Solo (ANTARA) - Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka akan mencoba berbagai skema untuk memastikan program makan bergizi gratis yang menyasar anak-anak sekolah berjalan sukses.
"Ini kan masih uji coba, akan kami coba skema lain," katanya saat meninjau uji coba makan bergizi gratis di Solo, Jawa Tengah, Jumat.
Salah satunya adalah soal teknis penyediaan makanan untuk siswa. Ia mengatakan saat ini makanan untuk siswa memanfaatkan UMKM. Pihaknya bersama dengan Gojek menggandeng UMKM untuk memasak makanan yang disediakan bagi siswa.
"Besok bisa saja coba central kitchen. Bisa juga orang tua gotong-royong masak, anggaran kami serahkan ke sekolah," katanya.
Ia mengatakan untuk uji coba ini berjalan secara bertahap dan dijalankan secara bertahap.
Selain itu, mengenai penggunaan kemasan plastik untuk makanan para siswa, dikatakannya, bertujuan agar mudah dibawa pulang ketika makanan tidak habis.
"Kalau ada anak yang masih kenyang atau sarapan agak berat kan packaging-nya bisa dibawa pulang. Kemarin ada yang bilang kok dari plastik, biar kalau makanan masih bisa dibawa pulang," katanya.
Namun ia terbuka jika ada masukan soal pemakaian kemasan yang bisa digunakan berulang kali, seperti piring dan stray dari stainless.
"Nanti kami tindak lanjuti lagi, yang jelas kemarin pertimbangan kalau tidak habis dibawa pulang, tetapi kalau sekiranya menimbulkan dampak negatif karena kemasan plastik akan kami uji coba dengan piring atau stray stainless," katanya.
Sementara itu, terkait dengan program tersebut, ia juga terbuka jika ada pihak-pihak yang ingin berkontribusi.
"Kesempatan siapapun untuk men-support program makan siang gratis pasti akan terbuka. Entah itu menyumbang menu tambahan, susu tambahan kami terbuka. Kami juga senang jika ada pihak swasta yang berpartisipasi," katanya.
Baca juga: Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka tinjau uji coba makan bergizi gratis di Solo
Baca juga: DPR: Anggaran Rp71 Triliun untuk makan bergizi gratis masih masuk akal
Baca juga: Presiden Jokowi buat program unggulan Prabowo-Gibran dalam RKP-RAPBN 2025