Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej bungkam usai diperiksa selama lebih dari enam jam oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi di Kemenkumham.
Eddy yang diperiksa sebagai saksi, tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Senin pagi sekitar pukul 09.40 WIB enggan berkomentar soal pemanggilan terhadap dirinya.
Demikian pula usai diperiksa sekitar pukul 16.11 WIB, Eddy memilih untuk langsung meninggalkan Gedung Merah Putih KPK dengan didampingi oleh pengacaranya.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi Senin, menerangkan Eddy hari ini menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait perkara tersebut.
Baca juga: Penyidikan dugaan suap, KPK cegah Wakil Menkumham ke luar negeri
Sebelumnya, penyidik KPK mengatakan pihaknya telah menandatangani surat penetapan Wamenkumham Eddy Hiariej sebagai tersangka kasus dugaan suap sekitar dua pekan lalu.
"Penetapan tersangka Wamenkumham, benar, itu sudah kami tanda tangani sekitar dua minggu lalu," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (9/11).
Alex mengatakan pihaknya turut menetapkan tersangka lain dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. "Empat tersangka, dari pihak tiga penerima, pemberi satu," kata Alex.
Terpisah, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) telah menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka atas nama Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej.
"Hari ini, pukul 14.48 WIB, Kemensetneg telah menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka Wamenkumham, Bapak Edward Omar Sharif Hiariej," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam pesan singkat di Jakarta, Jumat (1/12).
Ari menyampaikan selanjutnya surat tersebut akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.
"Saat ini, Bapak Presiden sedang berada di Dubai untuk menghadiri World Climate Action Summit COP 28. Rencananya Bapak Presiden kembali ke tanah air hari Minggu, 3 Desember 2023," kata dia.
Baca juga: KPK panggil Sekjen Kemenhub Novie Riyanto