Bali (ANTARA) - Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Victor Gustaaf Manoppo mengatakan delegasi yang hadir dalam Pertemuan Kelima Tingkat Menteri AIS Forum memiliki ketertarikan menerapkan program ekonomi biru yang diinisiasi Indonesia.
“Semua (tertarik). Oleh karena itu kita ajak (menerapkan ekonomi biru), tinggal mereka laksanakan di negara masing-masing tapi dengan keterbatasan dan kelebihan masing-masing,” ujar Victor kepada ANTARA di Bali, Selasa.
Victor yang hadir menggantikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam Pertemuan Kelima Tingkat Menteri AIS Forum yang digelar ini juga menyampaikan delegasi yang hadir juga memiliki tujuan yang sama dengan Indonesia dalam menjaga kawasan konservasi laut. Selain itu juga menunjukkan ketertarikan dengan program penangkapan ikan terukur berbasis kuota.
Diakuinya sudah ada beberapa negara yang tertarik membantu memperluas kawasan konservasi padang laut, namun pihaknya bakal memilah dan memilih skema yang sesuai.
“Banyak. Dan kita lihat dulu, kita pilah, mereka bantu ini, bantuan atau grant. Kalo bantuan nanti kita semua ikut bantu utang. Tapi kalau bisa ambil grant, kita ambil grant. Grant itu anggaran mereka memberikan ke kita tapi kita tidak ada kewajiban mengembalikan jadi b ikan utang. Kalau loan kan anak cucu kita kan harus bayar,” katanya.
Adapun kini, Victor menyebut pihaknya telah menjalin kerja sama dengan Jepang, Norwegia hingga Inggris dalam program perluasan wilayah konservasi laut.
Victor juga mengungkapkan Pertemuan Kelima Tingkat Menteri AIS Forum mengarah kepada kerja sama, rasa sepenanggungan sebagai negara-negara pulau dan kepulauan dalam menjaga ekosistem kesehatan laut.
Diketahui, KKP menargetkan luas kawasan konservasi laut menjadi 30 persen dari luas laut teritorial pada 2045 atau seluas 97,5 hektar.
Tahun lalu, kawasan konservasi di Indonesia telah mencapai luasan 28,9 juta hektar, sebanyak 58,23 persen dari total kawasan konservasi masih dikelola minimum. Sementara 40,51 persen dikelola optimum dan 1,27 persen kawasan dikelola berkelanjutan.
Baca juga: KTT AIS Forum jadi momentum gerakkan potensi Ekonomi Biru
Baca juga: KTT AIS Forum luncurkan pusat riset dan pengembangan ekonomi biru
Baca juga: Menteri LHK nilai penerapan ekonomi biru perkuat ekosistem laut
Baca juga: Anak muda usung kesetaraan gender tangani isu kelautan di AIS Forum
Baca juga: Kadin ingin KTT AIS Forum 2023 bisa perkuat program ekonomi biru
Baca juga: KTT AIS Forum 2023 serukan penguatan solidaritas atasi masalah di sektor maritim
Baca juga: BPSPL Denpasar kelola sampah laut dukung ekonomi biru
Baca juga: Puan Maharani apresiasi pengembangan ekonomi biru di Badung
Baca juga: Menteri PPM/Bappenas: RI pimpin pembangunan ekonomi biru di tingkat global
