Jakarta (ANTARA) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menunggu hasil musyawarah Majelis Syuro, sebagai pemegang keputusan tertinggi partai, sebelum ikut menyepakati keputusan Partai NasDem dan Anies Baswedan memilih Ketua PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres).
Dengan masih menunggu hasil musyawarah Majelis Syuro itu, maka PKS secara resmi tidak mengirimkan perwakilannya hadir pada Deklarasi Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) sebagai pasangan bakal calon presiden (capres) dan bakal cawapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu.
"Kami (PKS) mengacu pada anggaran dasar kami di PKS, sesuai Pasal 16 Anggaran Dasar PKS ayat (2) huruf i, menyatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan kebijakan partai berkenaan dengan pemilihan presiden dan/atau wakil presiden RI adalah (keputusan) Majelis Syuro sebagai majelis permusyawaratan tertinggi partai, yang keanggotaannya terdiri atas anggota PKS dari seluruh Indonesia," kata Presiden PKS Ahmad Syaikhu di Kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu.
Walaupun demikian, sejauh ini, sesuai hasil musyawarah Majelis Syuro ke-8 PKS, partai tersebut tetap mendukung Anies Baswedan sebagai bakal capres untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Sampai kini pun, PKS masih tergabung dalam Koalisi Perubahan yang mendukung Anies.
Pada kesempatan sama, Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf menyampaikan bahwa musyawarah Majelis Syuro itu akan digelar dalam waktu dekat. Namun, dia belum dapat menyebutkan waktu secara tepat.
Menurut juru bicara PKS itu, pembahasan musyawarah itu utamanya terkait penetapan bakal cawapres sebagai pendamping Anies.
"Saya kira tema utamanya itu, (bakal) capres sudah, berarti tinggal (bakal) cawapres. Kapan waktunya? Dalam waktu dekat. Kalau sudah fixed, kami kabarkan," jelasnya.
Dia juga tidak menutup kemungkinan musyawarah Majelis Syuro PKS akan membahas persoalan lain, termasuk terkait kelanjutan PKS di Koalisi perubahan dan dukungan terhadap Anies.
"Kita jangan berandai-andai. Kita tunggu saja Majelis Syuro, dan Majelis Syuro PKS itu berpikir kemaslahatan bangsa dan (kepentingan) negara yang lebih besar," imbuhnya.
Baca juga: PKS tak hadiri deklarasi pasangan "AMIN" di Surabaya
Dia juga menolak jika disebut posisi PKS terkunci karena Partai NasDem dan Anies telah menyetujui Muhaimin sebagai bakal cawapres.
"Kalau dibilang keterjepitan, keterkuncian, itu tidak ada. Ya, semua persoalan diambil solusinya. Ada solusi-solusi terbaik. Ada solusi terbaik di antara yang tidak baik. Kami tetap mengambil keputusan. Itu dilakukan dalam Majelis Syuro kami," kata Muzammil.
Hingga kini, PKS masih tergabung dalam Koalisi Perubahan bersama dengan Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres pada Pilpres 2024.
Partai NasDem dan PKB, mewakili Koalisi Perubahan, bersama dengan Anies mengumumkan nama Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres di Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu. Dalam acara itu, PKS tidak mengirimkan perwakilannya karena masih menunggu hasil musyawarah Majelis Syuro.
Terkait keberadaan Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al-Habsyi di lokasi deklarasi, Muzammil menjelaskan hal itu sebatas untuk menyampaikan sikap PKS kepada Koalisi Perubahan.
"Namun, PKS secara resmi tidak mengirim perwakilannya ke Surabaya," ujar Muzammil.
Baca juga: Anies dan Muhaimin datang ke lokasi deklarasi AMIN secara terpisah
