Amlapura (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika berpesan kepada para tokoh masyarakat dan pimpinan adat setempat agar pemberian bantuan desa pakraman dari pemerintah provinsi tidak kemudian mendorong terjadinya pemekaran desa adat itu.
"Masak hanya karena diberikan uang rela berpisah dengan kerabat sebelumnya. Saya tidak ingin dengar lagi yang seperti ini," katanya saat menjadi pembicara utama pada Orientasi dan Pembekalan Desa Pakraman di Grya Agung Telaga Mas Muncan, Kabupaten Karangasem di Amlapura, Minggu.
Menurut dia, desa pakraman adalah benteng adat dan budaya Bali dalam menghadapi derasnya nilai-nilai global yang terus memengaruhi kehidupan masyarakat Pulau Dewata. Oleh karena itu, prajuru (pengurus) desa pakraman diharapkan menjadi teladan dan panutan bagi masyarakatnya.
Pemerintah Provinsi Bali pada tahun anggaran 2013 berencana menaikkan bantuan tiap desa pakraman dari Rp55 juta menjadi Rp100 juta. Bantuan tersebut akan diberikan kepada 1.480 desa adat.
Mantan Kapolda Bali ini juga meminta Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) dan jajarannya sampai di tingkat desa supaya melakukan inventarisasi permasalahan, sehingga jika ada hal yang tidak berkenan bisa diselesaikan sebelum meledak menjadi konflik sosial.
Dirinya merasa sedih mendengar ada warga desa meninggal dunia yang sampai dilarang dikuburkan di setra setempat, pemangku (pemimpin pura) harta bendanya disita atau gara-gara masalah anak muda saling bersinggungan menjadi konflik antardesa.
"Kepada tamu, baik itu Presiden atau tamu asing yang berkunjung ke daerah ini, saya sering membanggakan desa adat yang ada sebagai benteng budaya Bali. Namun saya jadi malu ketika warga antardesa adat konflik karena hal-hal sepele," ucapnya. (LHS/T007)
Bantuan Desa Jangan Dorong Pemekaran
Minggu, 30 Desember 2012 16:52 WIB