Wapres: Pemerintah siapkan antisipasi gelombang PHK "start-up"

Pontianak (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategis dalam menghadapi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia, termasuk yang dilakukan oleh perusahaan rintisan (start up).

"Karena ada resesi ya, ini sudah mulai terjadi PHK dari beberapa termasuk perusahaan 'start up', pemerintah secara umum sebenarnya sudah menyiapkan berbagai berbagai program antisipasi itu," kata Wapres Ma'ruf Amin di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu.

Sejumlah perusahaan "start-up" melakukan PHK terhadap karyawannya. Setelah Shopee dan Grab, kini giliran Gojek Tokopedia (GoTo) dan Ruangguru yang memutuskan untuk mengurangi pegawai.

GoTo mengonfirmasi akan memangkas 1.300 pegawai atau 12 persen dari total karyawannya dengan alasan perlambatan makro ekonomi. Sedangkan perusahaan rintisan di bidang pendidikan Ruangguru melakukan PHK terhadap ratusan karyawan karena terkena dampak menurunnya perekonomian global.

"Misalnya (langkah) pertama itu melakukan upaya-upaya program padat karya untuk menampung tenaga kerja yang ter-PHK itu. Program-program besar itu dibagi kecil-kecil di daerah sehingga masyarakat bisa bekerja, kemudian produk-produk UMKM juga bisa, misalnya ikut partisipasi pembuatan bata, genting oleh masyarakat, sehingga padat karya termasuk membangun jalan dan bangunan," ungkap Wapres.

Wapres mengakui program-program padat karya tersebut memang mampu menampung tenaga kerja meski bukan untuk di sektor teknologi digital.

"Langkah lain adalah mengadakan pendidikan keterampilan vokasi, pendidikan vokasi yang mengarah pada kewirausahaan," tambah Wapres.

Masih ada juga pembukaan lahan masyarakat melalui perhutanan sosial supaya masyarakat dapat memiliki akses pada lahan.

"Sehingga bisa yang tidak punya pekerjaan, di samping tentu usaha besar-besaran untuk mendatangkan investasi seperti yang sudah dilakukan di berbagai tempat seperti di kawasan-kawasan ekonomi khusus, investor-investor itu kita hadirkan kemudian yang bisa menyerap tenaga kerja yang banyak," kata Wapres.

Menurut Wapres, usaha-usaha yang sedang dan sudah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi pengangguran sudah cukup banyak.

"Di samping tentu untuk mempertahankan hidup yaitu pemberian bantuan sosial atau bansos dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang setiap tahun dianggarkan oleh pemerintah. Itu bagian untuk menanggulangi berbagai tenaga kerja yang ter-PHK ataupun yang belum punya lapangan kerja," ungkap Wapres.

Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi menambahkan PHK di industri digital termasuk "start-up" bahkan di level unicorn dan decacorn, adalah dinamika bisnis.

"Itu bukan lampu kuning untuk transformasi digital di Indonesia. Kita harus tetap optimis. Unicorn dan decacorn saat ini ibaratnya sedang membangun 'runway', dengan aneka promo dan subsidi pada konsumen dan dari diskon sampai bebas ongkir, tujuannya memperbesar basis pasar," kata Masduki.

Proses "membakar" modal yang cukup besar itu, menurut Masduki, menjadikan perusahaan hidup dari arus kas negatif atau bergantung pada modal investor.

"Pengaruh ekonomi global memaksa perusahaan melakukan efisiensi agar runway tetap terbangun. PHK menjadi salah satu alternatif. Mesti begitu, tidak semua unicorn dan decacorn, melakukan strategi yang sama, ada yang tumbuh positif, bahkan ada yang siap 'go public', artinya transformasi digital masih 'on track'," ungkap Masduki.

Selain GoTo dan Ruangguru, Shopee juga mengumumkan keputusan untuk melakukan PHK dengan karyawannya di Indonesia pada pertengahan September, namun jumlahnya tidak disebutkan.

Perusahaan rintisan bidang teknologi lain yang sudah mengumumkan PHK di Indonesia yaitu Koinworks sebanyak 8 persen atau sebanyak 70 karyawan, Binar Academy sebanyak 20 persen pegawai, Xendit (perusahaan Indonesia-Filipina) sebanyak 5 persen dari karyawan, Zenius sebanyak 20 persen atau sebanyak 200 karyawan, LinkAja sebanyak 33 persen karyawan atau sebanyak 200 karyawan dan SiCepat sebanyak 0,6 persen karyawan atau sebanyak 366 orang.