Gubernur: 1.000 pinandita dan tokoh agama doa bersama untuk G20

Denpasar (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan1.000 pinandita (pemimpin upacara persembahyangan umat Hindu) dan tokoh lintas agama pada 26 Oktober 2022 melakukan doa bersama untuk kelancaran pertemuan G20 di daerah setempat.

"Doa bersama ini memang saya gagas untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan acara G20, akan menyertakan para pinandita sebanyak 1.000 juga akan dihadiri oleh pemimpin agama dari semua agama seperti Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu," kata dia di Denpasar, Jumat.

Ia menjelaskan nantinya 1.000 pinandita akan berdoa menggunakan genta atau lonceng. Kegiatan doa bersama menjelang G20 itu akan dipusatkan di Peninsula Island, kawasan ITDC Nusa Dua, Kabupaten Badung.

Selain di lokasi tersebut, secara bersamaan 1.493 desa adat se-Bali akan melakukan doa bersama, bertempat di masing-masing Pura Puseh milik desa adat.

Baca juga: Gubernur Koster ajak warga Nusa Penida doakan G20

"Itu (doa bersama, red.) akan dilaksanakan secara serentak di masing-masing desa adat dan akan dihadiri minimum 100 umat. Kemudian acara di Peninsula akan dihadiri oleh tokoh-tokoh semua umat beragama di Bali, tentu saja Bendesa Agung Majelis Desa Adat, Ketua Parisadha Hindu, termasuk juga mengundang pimpinan yang bertanggung jawab dalam rangka G20," kata Gubernur Wayan Koster.

Dirinya turut mengundang Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Perhubungan Budi Karya, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam doa bersama untuk kelancaran G20 itu.

"Ini doa bersama yang kita laksanakan sepenuhnya untuk kelancaran dan kesuksesan G20 dan agar pertemuan tersebut selain akan memberi keputusan hasil maupun manfaat bagi negara-negara yang tergabung dalam G20, juga bermanfaat bagi Indonesia dan Bali dalam rangka percepatan pemulihan pariwisata dan perekonomian," ujar dia.

Ia menuturkan kegiatan serupa sudah pernah diterapkan pada 2018, ketika pertemuan IMF dan Bank Dunia di "Pulau Dewata" --sebutan untuk Pulau Bali.