Buleleng bentuk Satgas Penanganan PMK

Singaraja, Buleleng (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng, Bali membentuk satuan tugas (Satgas) Penanganan Penyakit Mulut dan Kulit (PMK) yang kini mulai merebak di kabupaten ujung utara Pulau Dewata tersebut.

"Sesuai dengan arahan pemerintah pusat dan provinsi, pemerintah kabupaten harus bertindak serius menangani kasus PMK, karena kasus PMK semakin merebak dan penyebarannya tercatat di 21 provinsi," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, Gede Suyasa, di Singaraja, Kamis.

Hingga Rabu (6/7) di Kabupaten Buleleng tercatat 268 kasus dengan penyebaran pada delapan desa, enam desa di kecamatan Gerokgak dan sisanya di Kecamatan Seririt. Dari total 268 kasus, sebanyak 28 ekor ternak sudah dipotong bersyarat.

Pihaknya juga menginstruksikan agar para camat membuat satgas tingkat kecamatan dan bahkan desa. “Hari ini kita instruksikan dengan struktur yang sudah ditetapkan, termasuk juga di desa yang tidak ada kasus PMK. Pencegahan jauh lebih penting, dengan adanya satgas ini agar tidak berkembang,” ungkapnya.

Baca juga: Wagub Bali minta kabupaten agresif cegah meluasnya PMK

Gede Suyasa selaku Ketua Satgas Penanganan PMK Kabupaten mengatakan langkah penanganan sudah dilakukan sejak awal oleh Dinas Pertanian dengan melakukan disinfeksi kandang ternak yang terjangkit, vaksinasi, dan memberikan injeksi vitamin.

Upaya ini juga dikuatkan dengan komitmen beberapa peternak yang melakukan potong bersyarat. “Kita saat ini sudah melihat data yang ada dan akan langsung ke lokasi untuk memastikan langkah tepat dalam pengendalian penularan PMK ini,” katanya.

Suyasa menjelaskan pihaknya masih melakukan klasifikasi hewan ternak yang terjangkit. Juga terus melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi untuk menumbuhkan kesadaran bersama antara peternak dan pemerintah.

“Ini yang perlu pendekatan karena tingkat kematian nol persen. Jika ternak terjangkit dipotong bersyarat masih bisa dijual dagingnya. Yang perlu pertimbangan adalah ternak terjangkit yang dipotong paksa lalu dikubur. Semua harus berdasarkan tes laboratorium,” katanya.

Baca juga: 55 sapi Bali terjangkit PMK telah dimusnahkan

Suyasa mengatakan pengetatan akses keluar masuk hewan ternak juga dilakukan, terutama untuk ternak sakit. “Ini karena penularan 100 persen. Jika ada satu saja ternak di dalam kandang terjangkit maka semuanya dinyatakan sakit. Maka harus dikendalikan agar tidak ada penularan, baik dari luar daerah maupun ke luar daerah,” katanya.

Menjelang Hari Raya Idul Adha, Satgas Penanganan PMK berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan daging yang beredar di pasaran sehat.

“Yang dilarang dijual adalah yang dipastikan sakit. Itu juga tergantung hasil laboratorium. Namun yang masih sehat masih bisa dijual. Jadi penjualan dagingnya hanya boleh di dalam daerah,” kata Suyasa.