Badung (ANTARA) - Seolah tidak mau ketinggalan momentum, PT PLN (Persero) "menangkap" Keketuaan/Presidensi G20 Indonesia yang puncaknya berlangsung di Bali yakni KTT G20 pada 15-16 November 2022, dengan berperan untuk memanfaatkan salah satu isu G20 yakni transisi energi menuju energi hijau (energi ramah lingkungan).
Untuk menyukseskan KTT G20 itu, PT PLN (Persero) membangun 60 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) "Ultra Fast Charging" untuk mendukung sekitar 656 unit kendaraan listrik yang akan mengaspal di jalanan Bali dari para delegasi KTT G20 itu.
Saat menerima kunjungan kerja Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Setya Utama, di lokasi pembangunan SPKLU di area milik ITDC Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali (10/3), Direktur Regional Jawa Madura dan Bali, Haryanto WS, mengatakan PLN saat ini sedang membangun 21 Unit SPKLU Fast Charging di Bali yang saat ini telah mencapai 31,67 persen dan ditargetkan rampung pada Agustus 2022.
Namun untuk mengantisipasi kebutuhan dan menghindari masa tunggu kendaraan saat pengisian ulang daya, PLN akan menambah jumlah unit SPKLU serta home charging. SPKLU Ultra Fast Charging ini akan ditempatkan di beberapa shelter antara lain 28 unit di area parkir Hotel Apurva Kempinski, 18 unit di area parkir ITDC dan 14 unit di area parkir Hutan/Tahura Mangrove.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah meresmikan SPKLU Ultra Fast Charging di Nusa Dua, Badung, Bali, pada Jumat (25/3) lalu. "Presidensi G20 adalah kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk menunjukkan berbagai komitmen terhadap pengurangan emisi CO2 melalui penggunaan mobil listrik selama KTT G20," kata Presiden.
Presiden menyatakan KTT G20 juga bisa menjadi ajang bagi Indonesia untuk menunjukkan diri sebagai salah satu negara terdepan dalam pengembangan kendaraan listrik, yang bisa dicerminkan lewat keberadaan industri baterai dan industri komponen di sektor hulu serta penyiapan SPKLU dan fasilitas home charging di hilir.
"Untuk mendukung KTT G20, saya senang melihat PLN telah menyiapkan 60 SPKLU Ultra Fast Charging 200kw yang merupakan SPKLU Ultra Fast Charging pertama di Indonesia, dan 150 titik fasilitas home charging yang akan dipergunakan oleh seluruh delegasi nantinya," kata Presiden.
Kendaraan listrik adalah bagian dari desain besar transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan yang dapat menjadi solusi bagi RI untuk menekan impor BBM dan menyelamatkan APBN, karena ketergantungan masyarakat pada bahan bakar minyak (BBM) dan energi fosil saat ini semakin tinggi.
Menurut Presiden, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo sudah menjelaskan bahwa SPKLU Ultra Fast Charging memiliki keunggulan berupa pengisian daya yang hanya memerlukan waktu kurang dari 30 menit untuk satu kendaraan.
Selain itu, SPKLU Ultra Fast Charging juga menerapkan pola distribusi beban yang dinamis sehingga mempercepat proses pengisian daya apabila dilakukan untuk dua mobil listrik secara bersamaan.
Nilai strategis
Selain ketergantungan itu, pemenuhan kebutuhan BBM di dalam negeri, sebagian besar masih impor. "(Hal itu) Membebani APBN kita, membebani defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan," ujar Presiden Jokowi, didampingi Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo.
Kondisi ini tidak boleh lama-lama dibiarkan. Indonesia harus mencari cara agar bisa mewujudkan kemandirian energi.
Salah satu cara membuktikan komitmen Indonesia dalam melakukan transisi energi, dilakukan dengan penggunaan mobil listrik selama KTT G20.
Presidensi G20 adalah kesempatan yang sangat baik untuk menunjukkan berbagai komitmen terhadap pengurangan emisi CO2.
Kepala Negara menilai kendaraan listrik dan SPKLU selama KTT G20 itu juga akan menjadi "showcase" bahwa Indonesia menjadi negara terdepan dalam pengembangan kendaraan listrik.
"Mulai dari hulu di Industri baterai dan industri komponen lainnya. Sampai di hilir, pada penyiapan SPKLU dan home charging. Kita tunjukkan pada dunia bahwa ekosistem kendaraan listrik di Indonesia tumbuh dan berkembang cepat," katanya.
PLN siap mendukung konversi kendaraan BBM ke listrik. Pelaksanaan konversi ini memiliki nilai strategis yakni dapat menekan subsidi BBM di APBN, menghemat devisa, dan sekaligus menciptakan kemandirian energi nasional.
"Kalau sebelumnya menggunakan kendaraan berbasis BBM yang berasal dari fosil dan mahal (impor), sekarang digantikan kendaraan listrik yang lebih murah dan diproduksi dalam negeri energinya," ujar Hal Darmawan Prasodjo.
Tak hanya itu, program ini merupakan bagian idari upaya transisi energi bersih untuk mencapai target net zero emission pada 2060. Selain kendaraan listrik dan stasiun pengisian bahan bakar kendaraan listrik, PLN juga meluncurkan kompor induksi, layanan berbasis digital (PLN Mobile), dan PLTS Atap.
Menurut perhitungan PLN, penerapan kebijakan ini berpotensi dapat mengamankan devisa negara sebesar Rp2.044 triliun di tahun yang sama.
Untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik itu, PLN gencar menambah fasilitas pengisian bahan bakar kendaraan listrik.
Hingga Februari 2022, total SPKLU telah beroperasi secara nasional sebanyak 267 unit di 195 lokasi.
Adapun total SPKLU yang dimiliki PLN sebanyak 120 unit dan tersebar di 92 lokasi. Akhir tahun 2022, PLN menargetkan 580 SPKLU dan 4.900 stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU).
Tidak hanya sekadar bisnis dan penghematan APBN, ekosistem kendaraan listrik memiliki nilai strategis yang sangat penting yakni menekan emisi karbon yang artinya memberikan harapan ruang hidup yang lebih bersih untuk anak cucu.
