Survei: Kepuasan publik terhadap Presiden capai 72 persen

Jakarta (ANTARA) - Survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia mengungkapkan tingkat kepuasan publik (approval rating) terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencapai 72 persen atau tertinggi selama pandemi COVID-19.

"Tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi meningkat tajam dari 59 persen pada Agustus 2021 menjadi 72 persen di November 2021," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat merilis survei bertajuk Kinerja Presiden, Pemulihan Ekonomi Pasca-Pandemi dan Peta Elektoral Terkini melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Survei tersebut dilakukan dalam rentang 2 hingga 6 November 2021 yang mewawancarai 2.020 responden.

Kenaikan kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi tersebut pertama kalinya terjadi. Sebab, sejak pandemi atau selama dua tahun berturut-turut kepuasan publik terhadap kinerja Presiden selalu mengalami penurunan.

"Biasanya, approval rating selama dua tahun berturut-turut, (termasuk) setelah Pilpres 2019 selalu mengalami penurunan," kata dia.

Baca juga: Hormati kebebasan berpendapat, Presiden apresiasi lomba mural Piala Kapolri

Artinya, kenaikan 13 poin ini menjadi hal baru selama pandemi, kata Burhanuddin.

Indikator Politik Indonesia mencatat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden disebabkan persepsi ekonomi yang terus membaik. Faktor lain yang mendongkrak juga terkait keberhasilan Pemerintah menangani pandemi COVID-19.

"Dalam catatan kami, dua faktor ini, persepsi ekonomi yang terus membaik dan keberhasilan menangani pandemi COVID-19, membuat approval rating terhadap kerja Presiden Jokowi naik," ujarnya.

Terkait persepsi ekonomi yang terus membaik, dari hasil survei Konsumen Bank Indonesia (BI) pada Oktober 2021 juga mencatatkan hal serupa yakni terjadi kenaikan indeks keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi nasional.

Artinya, masyarakat semakin optimistis kondisi ekonomi nasional terus membaik seiring membaiknya penanganan pandemi. Burhanuddin menilai kebijakan "gas dan rem" yang selama ini diterapkan Pemerintah mampu menyeimbangkan aspek pemulihan ekonomi dan kesehatan.