Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menargetkan vaksinasi COVID-19 untuk 225 ribu penyandang disabilitas di Indonesia menggunakan vaksin Sinopharm.
"Bapak Jokowi meminta untuk mendistribusikan kepada penyandang disabilitas yang berada di wilayah dengan risiko tinggi COVID-19, saat ini ada 255 ribu vaksin jenis sinopharm yang disalurkan ke 6 daerah oleh Kementerian Kesehatan," kata Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia dalam konferensi pers virtual mengenai "Disabilitas Bisa Vaksin" di Jakarta, Senin.
Konferensi pers itu juga dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
"Ini dilakukan setelah Indonesia mendapat hibah 450.000 vaksin Sinopharm dari Uni Emirat Arab," ungkap Angkie.
Baca juga: Masyarakat Sanur mulai disuntik vaksin AstraZeneca
Ia menjelaskan, masing-masing penyandang disabilitas mendapat dua dosis vaksin Sinopharm.
"Kami juga melibatkan 98 komunitas disabilitas, harapannya vaksin ini bisa tepat sasaran kepada penyandang disabilitas, terutama enam daerah yang berada di zona merah," tambah Angkie.
Pelaksanaan vaksinasi terhadap penyandang disabilitas tersebut menurut Angkie akan dilaksanakan pada Agustus-Oktober 2021.
"Kami harapkan dalam tiga bulan ini vaksin dosis pertama bisa disuntikkan kepada penerima yang merupakan penyandang disabilitas. Tentu vaksinasi menjadi penting bagi disabilitas yang merupakan bagian dari kelompok prioritas," ungkap Angkie.
Angkie berharap para penyandang disabilitas dan keluarga yang memiliki penyandang disabilitas bisa mendapat informasi cara untuk mengikuti vaksinasi.
Menurut Angkie memiliki tantangan untuk mengakses informasi dan berkomunikasi terlebih dalam masa pandemi
"Kondisi ini kami sangat berusaha menjadi hal yang tidak harus dikeluhkan, kita berusaha mampu menembus batas dengan semua keterbatasan," ungkap Angkie.
Kampanye vaksinasi COVID-19 untuk disabilitas tersebut menurut Angkie dilakukan dalam gerakan Indonesia Bisa.
"Gerakan ini digagas untuk menciptakan kolaborasi dengan berbagai pihak sehingga terjadi sinergitas dalam upaya menghadirkan vaksin bagi disabilitas di Indonesia," kata Angkie.
Sedangkan Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan bahwa ia sudah menulis surat kepada Menteri Kesehatan RI, Nomor S.36/MS/B/4.3/DI.01/03/2021 tertanggal 9 Maret 2021 Perihal Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Bagi Penyandang Disabilitas.
Baca juga: Vaksinasi di Jembrana menyasar banjar
Kemensos sendiri ikut membantu antara lain untuk menyediakan data balai, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Penyandang Disabilitas, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagai target vaksin COVID-19 bagi penyandang disabilitas, pendampingan bagi penyandang disabilitas saat vaksinasi, penjemputan disabilitas ke tempat vaksinasi serta koordinasi lokasi pelaksanaan vaksinasi termasuk menyediakan tempat di balai Kemensos
"Saat ini kurang lebih ada 28 juta di seluruh Indonesia saudara kita yang disabilitas, sedangkan di data kami yang masuk dalam data resmi kurang lebih 540 ribu orang jadi karena itu kami masih terus saya sudah berkirim surat ke Kemenkes dan kepala daerah bagaimana saudara kita bisa mendapatkan akses dan mendata mungkin ada yang belum bisa kami data," kata Risma.
Perhatian utama Kemensos menurut Risma adalah mengenai fasilitas dan akses vaksin bagi penyandang disabilitas.
"Misalnya angkutan ke tempat vaksinasi karena kita lihat, saya pernah menolong saudara kita yang disabilitas di Manggarai, NTT kita butuh perjalanan 4 hari, jadi ini lah yang kemudian salah satu menjadi masalah, bukan hanya sekedar bagaimana mereka bisa vaksin tapi akses mereka mendapatkan vaksin itu," ungkap Risma.
