Gubernur Bali: RPJMD harus untuk kesejahteraan rakyat, bukan hanya satu sektor

Denpasar (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster mengingatkan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023 harus lebih tepat sasaran untuk kesejahteraan rakyat, bukan hanya satu sektor atau pariwisata saja, namun semua sektor yakni pariwisata, perikanan, pertanian dan industri.

"Kita berkaca saat ini, dimana COVID-19 menghantam kita semua, sektor pariwisata Bali juga sangat terpukul dan mengakibatkan perekonomian Bali mengalami kontraksi," kata Koster saat membuka Musrenbang Penyusunan Perubahan RPJMD Semesta Berencana 2018-2023 di Denpasar, Senin.

Untuk itu, Koster akan berupaya penuh mengarahkan pembangunan perekonomian Bali ke depan tidak cukup hanya bertumpu pada satu sektor saja. Namun, harus diseimbangkan semua sektor yakni pariwisata, perikanan, pertanian dan industri untuk menopang perekonomian Bali

Dia menambahkan, situasi pandemi juga telah menjadi pelajaran dan introspeksi kita bersama di dalam mengelola Bali.

Baca juga: Dekranasda Bali: Pariwisata, pertanian dan UMKM harus saling dukung

Koster mengajak semua Bupati/Wali Kota serta seluruh stakeholder bekerja sama mengelola Bali dengan terintegrasi dan terpola menjadi satu kesatuan yaitu satu pulau, satu pola dan satu tata kelola.

"Ini harus menjadi spirit kita bersama dalam mengelola Bali, juga harus linear dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi hingga Pemerintah Kabupaten/Kota," ucapnya.

Menurut dia, hal itu sangat penting agar pembangunan di Bali bisa lebih efektif, efisien dan tepat sasaran, serta menghindari pemborosan anggaran di masing-masing pemerintah daerah.

"Kita tinggalkan sesuatu yang normatif, saatnya kita satukan komitmen bersama mewujudkan pembangunan Bali yang benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat menuju Bali Era Baru," katanya.

Pada acara Musrenbang tersebut, Gubernur Bali jug telah menyetujui perubahan administratif dokumen RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, mengingat adanya perubahan kebijakan nasional maupun daerah serta dinamika perkembangan dan pembangunan daerah.

Baca juga: Sekda: Gernas BBI momentum promosi produk asli Bali ke mancanegara

Kepala Bappeda Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra mengatakan Musrenbang ini merupakan wahana partisipatif dalam merencanakan kebijakan arah pembangunan Bali.

Pada tahun ketiga RPJMD 2018-2023 telah mengalami berbagai dinamika, baik dari pusat maupun daerah serta adanya pandemi COVID-19, sehingga harus melaksanakan refocusing anggaran.

"Semua dinamika tersebut mengharuskan kita untuk menyesuaikan lagi RPJMD yang telah kita susun sebelumnya," ujarnya pada acara yang juga diikuti Wagub Bali, jajaran DPRD Bali dan Forkompimda Bali itu.

Beberapa program pembangunan yang tertuang dalam visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali memang mengalami perubahan, namun beberapa program kebijakan yang menyangkut pembangunan berbasis ikonik Bali akan tetap dipertahankan.

Acara tersebut juga dihadiri Direktur Regional I Kementerian PPN/Bappenas RI, Uke Mohammad Hussein, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Hari Nur Cahya Murni dan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhaktisecara virtual.