Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan realisasi belanja pemerintah pusat hingga akhir 2021 akan mencapai Rp1.929,6 triliun atau 98,2 persen dari pagu Rp1.954,5 triliun.
"Sampai semester II kita perkirakan 98,2 persen dari pagu akan terpakai atau Rp1.929,6 triliun," katanya dalam raker bersama Banggar DPR RI di Jakarta, Senin.
Sri Mulyani menuturkan perkiraan tersebut tumbuh empat persen dari realisasi belanja pemerintah pusat tahun lalu yang hanya 92,8 persen dari pagu Rp1.975,2 triliun yakni Rp1.833 triliun.
"Ini lebih baik dari sisi persentase dan secara nominal," ujarnya.
Baca juga: Presiden Jokowi instruksikan belanja PEN harus cepat direalisasikan
Menurut Sri Mulyani, realisasi belanja pemerintah pusat akan sangat bergantung pada kesiapan kementerian/lembaga (K/L) dalam mendorong belanjanya.
Ia menjelaskan kesiapan K/L dalam melanjutkan atau menyelesaikan program dan kegiatan yang sudah direncanakan pada semester II akan berimplikasi terhadap tercapainya perkiraan tersebut.
Oleh sebab itu, Sri Mulyani meminta bagi K/L yang tidak mampu merealisasikan anggaran belanja atau mengalami kesulitan dalam eksekusi agar mengalokasikannya untuk penanganan COVID-19.
Sementara itu, Sri Mulyani memperkirakan untuk realisasi TKDD tahun ini akan mencapai Rp770 triliun dari Rp795 triliun atau 96,9 persen.
Ia menegaskan penyaluran TKDD terutama DAK fisik, DAK nonfisik, dan dana desa sangat dipengaruhi oleh kinerja daerah dalam memenuhi persyaratan penyalurannya.
"Pada semester I ada kesulitan dan ini memberikan sinyal kepada kita mengenai kapasitas daerah-daerah," ujarnya.
Baca juga: Sri Mulyani: Maret 2021, belanja negara tumbuh 15,6 persen
Ia melanjutkan, untuk BLT fesa diperkirakan akan terealisasi 69 persen dari total pagu pada tahun ini sehingga diharapkan dapat menjadi bantalan sosial bagi masyarakat.
"Kita meminta Kementerian Desa melakukan relaksasi dan akselerasi sehingga dana desa betul-betul bisa membantu masyarakat desa," tegasnya.
