Buleleng raih opini WTP tujuh kali berturut-turut

Singaraja, Buleleng (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Buleleng meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada pemeriksaan keuangan daerah tahun anggaran 2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (RI) yang ketujuh kali secara berturut-turut.

"Hasil audit BPK hasilnya WTP. Tentu kita bersyukur di tengah pandemi COVID-19 dan situasi perekonomian yang agak berat, kita masih bisa meraih WTP," kata Bupati Buleleng Agus Suradnyana setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemkab Buleleng tahun anggaran 2020 dari Ketua BPK RI Perwakilan Bali Sri Haryoso Suliyanto pada Rapat Paripurna ke 12 DPRD Provinsi Bali di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Senin.

Bupati Agus Suradnyana menjelaskan Opini ini merupakan opini WTP ketujuh kali secara beruntun. "Usaha keras telah dilakukan segenap jajaran Pemkab Buleleng untuk mengelola anggaran secara transparan dan efektif," katanya.

Baca juga: Pemkab Badung raih predikat WTP delapan kali berturut-turut

Menurut Bupati, dengan raihan opini WTP ke tujuh ini, bisa dijadikan sebuah momentum dan penekanan kepada seluruh pihak atau instansi lingkup Pemkab Buleleng agar akuntabilitas pengelolaan keuangan terus dijaga dengan baik.

Instruksi telah diberikan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng untuk terus menyelenggarakan fungsi pengawasan pengelolaan keuangan agar lebih transparan dan akuntabel. "Dilakukan berkesinambungan dan secara terus menerus. Tidak hanya pada saat akhir pemeriksaan saja," ucap Agus Suradnyana.

Dalam sambutannya, Sri Haryoso Suliyanto menyebutkan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, dapat disimpulkan bahwa penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota dan Kabupaten tahun 2020 telah sesuai dengan standar akuntansi pemeriksaan berbasis akrual.

"Telah diungkapkan secara memadai dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material terhadap opini, serta telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI secara efektif, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," katanya.

Baca juga: Laporan keuangan Pemkot Denpasar pertahankan opini WTP

Ia menambahkan capaian opini WTP sudah beberapa kali diberikan kepada Pemerintah Kota dan Kabupaten di Bali. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota dan Kabupaten di Bali beserta jajaran perangkat daerahnya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Hal itu tentu tidak terlepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan. "Didukung pula oleh DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya, termasuk oleh Inspektorat Daerah masing-masing," kata Sri Haryoso.