BI: Percepatan vaksinasi COVID-19 di Bali dorong wisatawan percaya diri untuk datang

Badung (ANTARA) - Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho mengatakan akselerasi atau percepatan Bali bisa menyelesaikan vaksinasi COVID-19 dan mencapai kekebalan komunitas 70 persen, akan mendorong wisatawan lebih percaya diri untuk berkunjung atau datang ke Pulau Dewata.

"Dengan pengusaha hotel divaksin, petugas bandara divaksin, dan sebagainya, wisatawan akan lebih merasa aman untuk berwisata ke Bali," katanya di sela kegiatan vaksinasi COVID-19 di kawasan Nusa Dua, Kabupaten Badung, Sabtu.

Kegiatan vaksinasi COVID-19 yang dipusatkan di BNDCC Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, mulai Sabtu ini hingga beberapa hari ke depan itu diperuntukkan pelaku pariwisata dan mitra pengemudi Grab.

Per harinya dibatasi peserta vaksin untuk 800 orang dan ditargetkan dapat menyasar hingga 5.000 orang pelaku pariwisata.

Baca juga: Wagub Bali apresiasi pemberian vaksin COVID-19 bagi pelaku pariwisata

Kegiatan vaksinasi pada hari pertama itu juga dihadiri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno, Wagub Bali yang juga Ketua PHRI Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Ketua Bali Tourism Board Ida Bagus Agung Partha Adnyana, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab, dan Kadis Pariwisata Provinsi Bali I Putu Astawa.

Menurut Trisno, saat ini orang-orang berduit masih takut untuk berwisata karena mereka belum merasa aman dan nyaman. "Dengan di Jawa dan Bali mendapat prioritas vaksin, harapannya bisa membangkitkan ekonomi juga untuk daerah lainnya di Tanah Air," ucapnya.

Sebelum sampai pada tahap mendatangkan wisatawan mancanegara, tambah Trisno, Bali bisa menggarap potensi wisatawan domestik. Berdasarkan data 10 tahun terakhir, rata-rata per tahun wisatawan dari Tanah Air yang berwisata ke luar negeri itu sekitar 11 juta orang.

"Spending mereka besar juga sekitar 11 miliar dolar AS. Kalau yang 11 juta orang itu bisa ke Bali sekitar 50-60 persen, kan lumayan besar. Terlebih di tengah kunjungan wisdom ke Bali yang masih lemah, per hari dalam Januari-Februari 2021 ini rata-rata 2.500 orang, masih bagus tahun lalu yang sempat 5.000 orang," ucapnya.

Dengan upaya vaksinasi yang terus digenjot, Trisno mengharapkan kunjungan wisatawan ke Bali per hari bisa terkejar hingga 5.000-7.000, sehingga bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi yang pada kuartal terakhir 2020 terkontraksi hingga lebih dari 12 persen.

"Kita lihat dampaknya sebulan, dua bulan ini. Hari ini kedatangan wisatawan 4.200 orang, paling tidak harapan saya minggu depan setelah tahu ada berita mengenai vaksinasi ini, kunjungan bisa meningkat," ujarnya.

Baca juga: Menparekraf pastikan kesiapan vaksinasi untuk pelaku parekraf Bali

Sementara itu, Menparekraf Sandiaga mengatakan untuk memulihkan ekonomi Bali dari dampak pandemi, salah satunya dilakukan dengan prioritas pemberian vaksin COVID-19.

"Kemudian memprioritaskan kebijakan program padat karya agar masyarakat tidak kehilangan mata pencaharian. Selanjutnya mendorong Free COVID Corridor. Mudah-mudahan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali segera bangkit dan pulih," ujarnya.

Ia berharap kegiatan vaksinasi bagi pelaku pariwisata ini dapat memberikan kepercayaan bagi dunia internasional akan keseriusan Indonesia dalam upaya menekan kasus COVID-19. Di samping upaya lainnya yakni kepatuhan protokol kesehatan dengan 3T (tracing, testing, dan treatment) secara masif.

"Kita lihat tadi antusiasme pelaku pariwisata untuk vaksin sangat tinggi dan ini menunjukkan komitmen kita bersama untuk segera mengatasi pandemi ini, secara bertahap dan berkelanjutan ini terus kita lakukan sehingga dengan kebersamaan, kita akan bisa mengatasi pandemi ini," ujarnya.

Menparekraf dalam kesempatan itu juga berkesempatan meninjau persiapan layanan vaksinasi drive-thru yang merupakan layanan vaksinasi pertama di Indonesia dan bahkan di Asia Tenggara.

Layanan vaksinasi drive thru yang merupakan sinergisitas Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata Provinsi Bali dengan Grab dan Good Doctor di bawah pengawasan Kementerian Kesehatan RI ini rencananya akan diluncurkan secara resmi pada Minggu (28/2/2021) oleh Menteri Kesehatan.