Denpasar (ANTARA) - Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali Trisno Nugroho mengutarakan harapannya agar pemerintah pusat dapat memberikan bantuan pendanaan proyek infrastruktur dalam pemeliharaan dan pengembangan desa wisata di Bali, yang menjadi salah satu strategi dalam Pemulihan Ekonomi Nasional.
"Tentunya infrastruktur yang sifatnya padat karya, yang dapat menyerap tenaga kerja di masyarakat, sehingga mereka bisa tetap bekerja di tengah kondisi pandemi COVID-19," kata Trisno Nugroho di Denpasar, Jumat.
Proyek infrastruktur di desa wisata yang dimaksud seperti akses untuk jalan kaki, saluran air, tempat cuci tangan hingga sarana ticketing.
Menurut Trisno, terkait PEN Bali dari sisi infrastruktur, arah pemeliharaan dan pengembangan desa wisata setidaknya mempertimbangkan tiga hal, Pertama, aspek 3A dan 2P yaitu Accessibelity (akses pedestrian atau saluran air), Amenities (fasilitas toilet), dan Attractiveness (atraksi seni oleh sanggar atau komunitas setempat).
Sedangkan 2P itu yakni People (SDM harus dilatih soal CHSE) dan Promotion (promosi lewat sosial media)
"Kedua, dengan adanya pandemi COVID-19, perlu diperhatikan implementasi aspek CHSE yaitu kebersihan (cleanliness), kesehatan (health), keamanan (safety) dan kelestarian lingkungan (environmental sustainability)," ujarnya.
Ketiga, perlu didukung dengan integrasi digitalisasi, termasuk dalam sistem pembayaran (ticketing dengan QRIS) dan pendataan pengunjung.
"Oleh karena itu, dalam pengembangan desa wisata saat ini juga sangat diperlukan akses wifi hingga pemahaman masyarakat soal sistem pembayaran menggunakan QRIS. Mengapa desa wisata ini penting, karena masyarakat banyak terlibat," ucapnya.
Trisno berpandangan, dengan sejumlah upaya tersebut, Bali tetap dapat memelihara desa wisata yang dimiliki, yang hingga saat ini jumlahnya sudah sekitar 155 desa, tersebar di sembilan kabupaten/kota di Bali.
"Terlebih pada akhir 2021 ini, akan dimulai pertemuan G20 di Bali. Dengan upaya-upaya tersebut, pariwisata di Bali tetap dapat terpelihara untuk menyongsong MICE seiring dengan meredanya kasus COVID-19," katanya.
Sementara itu, untuk pelaku pariwisata juga telah diupayakan agar Bali bisa mendapat pinjaman lunak sebesar Rp9,9 triliun agar dari sisi akomodasi pariwisata, SDM pariwisata dan sektor ekonomi kreatif dapat tetap bergerak.
"Sudah lebih dari 10 bulan pelaku pariwisata bertahan dengan melakukan efisiensi bahkan hingga mengambil tabungan yang dimiliki. Jika mereka ini tidak dibantu, maka lambat laun tidak akan bertahan juga," kata Trisno Nugroho.
