Pimpinan MPR dukung pemerintah tertibkan ormas

Bekas-bekas plang nama, spanduk bergambar foto tokoh FPI, dan atribut FPI diletakkan di kendaraan pengangkut setelah petugas membongkar atribut-atribut itu, menyusul penutupan markas DPP Front Pembela Islam, di Petamburan, Jakarta, Rabu (30/12/2020). Polisi dan TNI menutup markas FPI setelah pemerintah memutuskan membubarkan organisasi pimpinan Rizieq Shihab itu. ANTARA FOTO/Akbar N Gumay

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, mendukung langkah tegas pemerintah dalam menertibkan keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas), salah satunya dengan membubarkan dan melarang aktivitas organisasi Front Pembela Islam (FPI) karena dinilai bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ia juga mendorong aparatur negara untuk konsisten bersikap tegas dan adil dalam menegakkan hukum untuk semua, demi terjaganya eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada ketentuan yang telah disepakati bersama. Apabila ada kelompok masyarakat yang melanggar kesepakatan itu, sudah sewajarnya ditindak tegas," kata dia, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Pemerintah resmi larang FPI

Ia menilai sangat penting dukungan terhadap ketegasan pemerintah dalam menertibkan organisasi masyarakat yang dinilai melanggar hukum, di tengah berbagai tantangan yang sedang dihadapi bangsa saat ini.

Menurut dia, Indonesia adalah negara yang multikultural, di dalamnya berisi beragam cara pandang, bahasa, tradisi, paham, ideologi, hingga aliran keyakinan, sejak dulu, fakta itu sudah diterima bangsa-bangsa di Nusantara sebagai kenyataan yang dijalani dengan penuh kedewasaan.

"Karena itu, salah satu Bintang Penuntun kehidupan berbangsa di negara kita adalah Bhineka Tunggal Ika: kesatuan yang berada di atas keanekaragaman; berbeda-beda namun tetap satu jua," ujarnya.

Baca juga: WamenkumHAM bacakan tujuh poin SKB larangan FPI

Ia menilai, menjaga eksistensi nilai-nilai yang terkandung dalam empat konsensus kebangsaan, seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila, merupakan kewajiban setiap warga negara.

"Apalagi, sejarah membuktikan berbagai ancaman dan tantangan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, selalu dapat diatasi lewat pengamalan nilai-nilai kebangsaan yang kita miliki," ujarnya.

Karena itu, Rerie mengajak, seluruh elemen bangsa untuk senantiasa menjaga ketertiban, ketentraman, serta keharmonisan sosial di tengah kehidupan bermasyarakat.

Politisi Partai NasDem itu meminta segenap warga bangsa untuk menghidupkan semangat dialog, toleransi, dan gotong royong di tengah kehidupan keseharian bangsa Indonesia.