Airlangga panggil para menteri bahas pangan dan perdagangan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memanggil sejumlah menteri guna membahas kebutuhan pangan dan perdagangan di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Jumat.

Sejumlah menteri yang telah hadir, yakni Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Mendag Agus Suparmanto terlihat hadir pada pukul 13.30 WIB dengan mengenakan batik hijau, sementara Menteri Edhy Prabowo hadir sekitar pukul 13.42 WIB dan tak lama berselang disusul Menperin Agus Gumiwang.

"Rapat koordinasi seperti biasa rutinitas. Tetapi saya akan laporkan kepada Bapak (Menko) soal KKP," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Baca juga: Menko Airlangga: Virus corona berpotensi tekan ekonomi Indonesia 0,29 persen

Selain para menteri, sejumlah pejabat lainnya yang turut menghadiri rapat tersebut, yakni Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardana, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Suhanto, Dirjen Perkebunan Kementan Kasdi Subagyono serta Direktur Pengembangan Bisnis dan Industri Bulog Bachtiar.

Ada pun sejumlah komoditas pangan menjelang Ramadhan-Lebaran yang saat ini masih tinggi, salah satunya gula pasir. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), harga gula pasir rata-rata secara Nasional trennya tinggi dari Rp14.850 per kg pada 28 Februari lalu, kini menjadi Rp15.800 per kg pada Jumat ini.

Harga tersebut lebih tinggi dibandingkan harga acuan tingkat konsumen sebesar Rp12.500 per kg.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Surat Persetujuan Impor (PI) untuk komoditas gula kristal mentah (GKM) sebanyak 438.802 ton sebagai bahan baku gula kristal putih (GKP) yang dikonsumsi masyarakat.

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menjelaskan penerbitan izin tersebut bertujuan menjamin pasokan kebutuhan gula konsumsi hingga Lebaran atau Mei 2020.

Baca juga: Menko Airlangga: Surplus neraca perdagangan bukti keberhasilan pemerintah