Denpasar (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menjamin tidak akan ada oknum joki yang bisa masuk dalam pelaksanaan tes atau Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Pemprov setempat yang akan dimulai pada 28 Januari 2020.
"Para peserta yang mengikuti tes, sebelum memasuki ruangan tes akan melalui prosedur yang ketat. Kami menjamin, tidak ada orang yang tidak berhak (joki-red) sampai tiba di ruangan (tes) ini," kata Sekda Dewa Indra saat memastikan kesiapan pelaksanaan SKD CPNS Pemprov Bali di Gedung BPSDM Provinsi Bali, di Denpasar, Senin.
Dalam pengecekan kesiapan tempat pelaksanaan SKD CPNS dengan menggunakan sistem "computer assisted test" itu juga dihadiri Ketua Komisi I DPRD Bali Nyoman Adnyana, Kepala BKN Kanreg X Denpasar Bambang Hari Samasto, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab, Inspektur Provinsi Bali I Wayan Sugiada, perwakilan kepolisian, kejaksaan, BPKP dan BKPSDM Kabupaten/Kota di Bali yang membuka formasi tahun 2019, yakni Denpasar, Buleleng, Jembrana dan Klungkung.
Untuk bisa meraih nilai terbaik dan lulus dalam seleksi CPNS tersebut, menurut Dewa Indra, tidak ada orang lain yang bisa menolong, selain diri sendiri. "Ingat, penggunaan jimat juga tidak akan bisa menolong," ucapnya.
Sekda Dewa Indra mengatakan SKD di Provinsi Bali akan berlangsung mulai 28 Januari sampai 17 Februari 2020. Adapun jumlah peserta yang akan mengikuti ujian SKD untuk rekrutmen CPNS Pemprov Bali dan sejumlah kabupaten/kota lainnya di Bali sebanyak 36.193 orang dari 36.225 peserta yang lulus administrasi.
Sebanyak 32 orang tidak mengikuti ujian karena memilih menggunakan nilai SKD tahun sebelumnya."Itu dimungkinkan karena mereka sudah mengikuti TKD tahun lalu dan nilainya masih bisa dipakai," ujarnya.
Birokrat asal Kabupaten Buleleng ini menambahkan, Pemprov Bali menyiapkan dua ruangan tes untuk 400 orang peserta setiap kloter ujian. "Dalam satu hari berlangsung lima kali tes atau 2.000 orang peserta," ujarnya.
Pihaknya berupaya agar pelaksanaan tes benar-benar transparan dan akuntabel. Untuk itu ada tahapan yang ketat sebelum mengikuti ujian melalui pemeriksaan untuk memastikan yang tes bukan joki dan tidak membawa barang yang tidak diizinkan.
Sekda Dewa Indra mengatakan soal CAT menjadi kewenangan BKN Denpasar. Namun Ia menjamin tidak ada kebocoran dan dengan sistem yang dimiliki BKN membuat soal peserta yang bersebelahan berbeda sehingga meminimalisir kecurangan. "Meskipun peserta duduk berdekatan, soal pasti berbeda," ujarnya.
Sementara Kepala BKN Kantor Regional X Denpasar, Bambang Hari Samasto mengatakan hasil tes CAT bisa langsung dilihat di layar komputer dan bisa dicatat oleh peserta. Nilai itu juga akan langsung ditempel di papan pengumuman 15-30 menit setelah tes selesai.
"Sekitar 15 menit proses ngeprint dan menempel di papan pengumuman," ujar Bambang.
Baca juga: Sekda Bali tak mau ada kecurangan dalam tes CPNS
Pihaknya pun mengharapkan peserta dapat segera melapor pada pihak yang berwajib jika ada oknum yang mengaku dapat meluluskan dalam seleksi CPNS tahun ini.
Ketua Komisi I DPRD Bali Nyoman Adnyana mengatakan pihaknya sudah menjalankan fungsi kontrol untuk mengawal pelaksanaan SKD kali ini.
"Sampai saat ini yang kami lihat kami pantau langsung ini sudah bagus maksimal yang bisa dilakukan di Bali," katanya.
Adnyana berharap Bali bisa menjadi "pilot project" pelaksanaan tes CPNS yang terbaik.
Ia berharap peserta mempersiapkan diri dengan baik dan hadir lebih awal dan jangan sampai mempercayai oknum yang mengaku bisa meluluskan dalam seleksi CPNS.
"Segala bentuk percalonan, calo peserta (joki) maupun iming-iming bisa meluluskan itu tidak ada," ucap politisi PDI Perjuangan itu.
Baca juga: Sekda pastikan Virus corona tak terdeteksi masuk Bali
