Jakarta (ANTARA) - Politisi dari Partai Gerindra dan Partai Demokrat menegaskan bahwa rekonsiliasi yang dilakukan oleh ketua umum kedua partai dengan Presiden Joko Widodo adalah upaya tidak bersyarat.
"Jadi rekonsiliasi harus kita tempatkan di atas. Tidak enaklah rekonsiliasi disambung bagi-bagi jabatan, seakan-akan kalau tidak ada jabatan, tidak ada rekonsiliasi. Mau ada jabatan atau tidak ada jabatan rekonsiliasi itu tugas kita bersama," ungkap Ketua DPP Partai Demokrat Jensen Sitindaon dalam diskusi politik yang diadakan Vox Point Indonesia di Pasar Baru, Jakarta Pusat, Jumat.
Jensen mengatakan bahwa langkah rekonsiliasi adalah kewajiban yang diemban partai untuk mendinginkan suasana setelah Pemilu 2019.
Partai Demokrat, menurut Jensen, sejak awal sudah memiliki visi tersebut, tidak peduli apakah akan dilibatkan oleh calon presiden terpilih di kabinet atau dalam pemerintahan yang berikutnya.
Hal serupa juga dikatakan oleh Wasekjen Partai Gerindra Andre Rosiade, yang juga menghadiri diskusi politik yang mengambil tema "Rekonsiliasi bagi-bagi jatah?" tersebut.
Menurut Andre, pertemuan yang dilakukan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bukanlah rekonsiliasi bersyarat ditukar jabatan di pemerintahan atau kursi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Baca juga: Pengamat: desakan KLB Partai Demokrat tak etis
Baca juga: Dua partai oposisi efektif kontrol pemerintah
"Tapi kita juga tidak munafik, sebagai partai peraih suara terbanyak kedua, kalau seandainya diberikan kesempatan untuk mendapatkan salah satu pimpinan MPR dan kita bisa berkontribusi positif bagi bangsa dan negara, tentu kita akan mengusulkan calon kita," tegas Andre.
