Denpasar (ANTARA) - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menemui Gubernur Bali Wayan Koster untuk meminta izin pelaksanaaan muktamar yang akan dilaksanakan di Pulau Dewata pada 20 Agustus mendatang.
"Saya bersilaturahim dengan Gubernur untuk permisi akan dilaksanakannya Muktamar PKB di Bali tanggal 20 Agustus yang Insya Allah akan dibuka oleh Presiden," kata Cak Imin usai bertemu dengan Gubernur Bali, di Jayasabha, Denpasar, Kamis.
Dalam kesempatan itu, Cak Imin didampingi sejumlah petinggi DPP PKB yang saat ini duduk sebagai menteri di Kabinet Kerja. Para menteri yang hadir adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.
Selain itu, tampak beberapa pengurus PKB Bali yang ikut serta seperti Ketua DPW PKB Bali Bambang Sutiyono dan Sekretaris DPW PKB Imam Mutammam.
"Kami minta izin agar bisa didukung, diberi suasana yang kekeluargaan dalam pelaksanaan muktamar," ucapnya.
Cak Imin mengatakan ada beberapa agenda yang akan dibahas dalam muktamar PKB tersebut salah satunya soal pemilihan ketua umum.
"Muktamar itu memilih ketua umum, membahas anggaran dasar rumah tangga, program kerja dan rekomendasi-rekomendasi. Belum tahu (kandidatnya) nanti terserah pengurus daerah," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan mendapat kehormatan dengan dikunjungi Ketua Umum PKB dengan segenap pengurus partai dan kadernya.
"Pada intinya Beliau (Cak Imin) akan mengadakan muktamar di Bali tanggal 20-22 Agustus di Hotel Westin, Nusa Dua. Beliau mohon dukungan dan partisipasi, saya menyambut, merespons, dan akan memberi dukungan penuh PKB pada muktamarnya. Kita akan 'back up' apa-apa yang dibutuhkan karena waktu saya maju gubernur, Beliau memberi dukungan rekomendasi pasangan saya bersama Cok Ace," ujarnya.
Koster mengatakan setelah berbincang-bincang, selanjutnya rombongan Cak Imin dijamu makan siang secara kekeluargaan.
Dalam pertemuan tertutup itu, lanjut Koster tidak menyinggung mengenai rencana penyusunan Kabinet Kerja capres-cawapres terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin. "Hanya terkait masalah muktamar saja," katanya yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Bali itu.
