Jakarta (ANTARA) - Koordinator Nasional Muda-Mudi Indonesia (MMI) Hudan Himura mengecam beredarnya foto kondom bergambar pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin di media sosial sebagai kampanye hitam yang biadab.
"Kampanye hitam semacam itu tak hanya bertujuan merusak citra Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin, tapi juga bisa berdampak pada rusaknya moral bangsa," kata Hudan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.
Menurut Hudan, Jokowi sebagai Presiden adalah simbol negara, sementara Kiai Ma'ruf sebagai ulama adalah simbol moral bangsa. "Sangat tak elok, bahkan keji jika foto mereka dijadikan bungkus dan merek kondom," kata Hudan.
Dalam posisi sebagai pasangan capres-cawapres pun, Jokowi dan Kiai Ma'ruf adalah tokoh panutan putra terbaik bangsa yang sedang diusung menjadi calon pemimpin bangsa ini, tambah Hudan.
Hudan mengungkapkan, beredarnya foto tersebut harus diusut oleh aparat kepolisian karena berbau fitnah yang ingin mengesankan Jokowi dan Kiai Ma'ruf pro seks bebas.
"Kalau itu nanti terbukti dibuat oleh tim kampanye, relawan, atau pendukung capres tertentu, ini sangat mengerikan. Membuktikan adanya upaya terstruktur menghancurkan semua sendi bangsa ini," kata Hudan.
Kriminalisasi Ulama
Di Bandung (10/3), Calon Presiden Nomor Urut 01, Joko Widodo, menegaskan bahwa tidak ada kriminalisasi ulama selama dirinya menjabat sebagai Presiden RI dalam kurun waktu empat tahun terakhir ini.
"Soal kriminalisasi ulama, saya sampaikan di sini bahwa tidak ada yang namanya kriminalisasi ulama, sebagai kaum intektual harus melawan isu tidak benar, saya sering disebut mengkriminalisasi ulama. Itu tidak benar," kata Jokowi dalam pidato saat menghadiri Deklarasi 20 ribu intelektual, relawan, dan rakyat Jabar Ngahiji di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Kota Bandung, Minggu.
Mengenakan kemeja putih, Jokowi menegaskan Indonesia adalah negara hukum dan penegakkan hukum di negara ini tidak pandang bulu. "Negara kita ini adalah negara hukum. Ada bupati, anggota dewan yang masuk ke penjara. Kalau mereka salah maka harus dihukum karena negara ini negara hukum. Jangan sampai ada isu kriminalisasi ulama," kata dia.
Selain itu, Jokowi juga membantah isu yang mengatakan bahwa dirinya adalah antek asing. "Soal isu antek asing itu sudah ada sejak tahun 2015. Yang namanya Blok Mahakam yang dikelola lebih 50 tahun sudah 100 persen saya serahkan ke Pertamina. Blok Rokan di Riau juga. Lalu mana yang namanya isu antek asing," kata dia.
Pada kesempatan tersebut Jokowi menyampaikan terima kasih atas dukungan para kaum intelektual di Jawa Barat kepada dirinya. "Pagi hari ini saya sangat berbahagia dan saya berterima kasih saya sampaikan atas dukungan usahanya dari alumni perguruan tinggi yang ada di Jawa Barat dan alumni SMA yang ada di Bandung dan di Jawa Barat. Mulai dari ITB Unpad, Unpar, Unpas, Unisba dan lain-lain," katanya.
Sekitar 20.000 alumni dari berbagai perguruan tinggi dan SMA di Jawa Barat, seperti ITB, Universitas Padjadjaran, Universitas Pasundan, Universitas Parahyangan dan UIN SGD Bandung akan mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01, Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin. Deklarasi dukungan dilakukan di Monumen Perjuangan Rakyat atau Monju Jawa Barat, Kota Bandung. (ed)
