Palembang (ANTARA) - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo mengatakan dirinya dihadapkan pada empat isu hoaks yang berbau fitnah menjelang 40 hari pelaksanaan Pemilihan Presiden 2019.
Jokowi di hadapan pendukungnya pada acara Deklarasi Alumni Sriwijaya Bersatu di Palembang Sport Convention Center, Palembang, Sabtu siang, mengatakan, isu dan fitnah itu berkembang luar biasa bahkan berdasarkan hasil survei internal mampu membuat 9 juta orang menjadi percaya. Isu itu meliputi kriminalisasi ulama, larangan adzan, perkawinan sejenis dan penghapusan pendidikan agama.
"Kalo ada orang tidak salah, kemudian dimasukkan sel, ngomong ke saya, saya urus. Tapi jika salah, ya harus dihukum karena negara kita negara hukum," kata Jokowi pada acara yang dihadiri juga oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Erick Thohir, Ketua Tim Kampanye Daerah Syarial Oesman dan Ketua Dewan Penasihat TKD Sumsel Alex Noerdin.
Mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta ini juga membantah isu yang mengatakan bahwa dirinya akan melarang adzan.
Menurutnya isu itu sangat tidak masuk akal karena Indonesia merupakan negara dengan mayoritas beragama Islam. "Mana mungkin, dan mana mungkin ada Presiden yang berani (larang adzan)," ujarnya.
Apalagi dengan isu yang menyebutkan bahwa dirinya akan melegalkan adanya perkawinan sejenis jika nantinya terpilih.
Menurut Jokowi, isu ini sungguh fitnah yang luar biasa karena Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi norma-norma agama dan kesantuan serta tata krama.
Bagi Jokowi upaya menangkal hoaks dan fitnah ini harus dilakukan oleh para pendukung karena di salah satu provinsi di Indonesia (Jokowi enggan menyebutkan) telah menggerus suara hingga 8,0 persen. "Saya titip khusus ke ibu-ibu agar menjawab isu-isu ini dengan fakta-fakta yang ada," kata dia.
Jokowi menjumpai pendukungnya di Sumsel dengan melakukan "roadshow" ke sejumlah acara.
Sebelumnya, pada pagi hari, Jokowi mengikuti acara senam sehat bersama warga di Jakabaring Sport City, kemudian menghadiri pembentangan kain jumputan sepanjang 1,1 km yang sekaligus pemecahan rekor MURI, menghadiri "Millenial Road Safety Festival" di pelataran Benteng Kuto Besak.
Kemudian ia menuju Sumbawa, Kabupaten Banyuasin untuk bertemu petani karet dan menghadiri Deklarasi Alumni Sriwijaya Bersatu di Palembang.
Pilpres 2019 diikuti pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma`ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga Uno.
WNA masuk DPT
Sementra itu, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri mengungkapkan 103 warga negara asing pemilik KTP elektronik yang masuk dalam daftar pemilih tetap Pemilu 2019, berasal dari 29 negara.
Berdasarkan informasi rekapitulasi daftar 103 WNA dalam DPT yang disampaikan Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh yakni masing-masing WNA itu berasal dari: Afrika Selatan (1 orang), Amerika Serikat (7), Australia (5), Bangladesh (3), Belanda (8), China (4), Filipina (4), India (1), Inggris (4), Italia (2), Jepang (18), Jerman (6), Kanada (2), Korea Selatan (4).
Selain itu Malaysia (7), Mauritius (1), Pakistan (1), Polandia (1), Portugal (1), Perancis (3), Singapura (3), Spanyol (1), Swiss (7), Taiwan (3), Tanzania (1), Thailand (2), Turki (1), Vietnam (1), Yunani (1).
Dukcapil telah memberikan 103 nama WNA itu kepada KPU RI untuk dihapus dari DPT.
Dukcapil tidak memberikan keseluruhan data WNA pemilik KTP elektronik yang berjumlah 1.680 orang, karena nama WNA yang harus dihapus dari DPT hanya 103 nama.
Komisioner KPU RI Viryan Azis mengatakan 103 WNA itu tersebar di 17 Provinsi dan 54 kabupaten/kota. KPU siap menghapus seluruh nama tersebut dari DPT Pemilu 2019.
Hoaks tervalidasi
Secara terpisah, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI mencatat jumlah berita hoaks atau informasi bohong yang tervalidasi terus bertambah sejak pertengahan tahun lalu.
"Sekarang kami sisir terus karena menangani hoaks tidak mudah," kata Menteri Komunikasi dan Informatika RI Rudiantara, di Kampus Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Sabtu.
Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, menurutnya lagi, pada bulan Agustus 2018 jumlah hoaks yang teridentifikasi dan sudah divalidasi ada 25 berita, sedangkan pada bulan September naik sebanyak 27 berita.
"Sedangkan bulan Oktober naik 53, November 63, Desember 75, Januari 175, dan di bulan Februari ada sebanyak 353 hoaks," katanya.
Ia mengatakan angka tersebut adalah yang sudah divalidasi bahwa berita tersebut memang hoaks atau sudah disandingkan dengan faktanya.
"Kalau tidak nanti saya dikira yang bilang hoaks. Sejauh ini, paling banyak atau 181 dari 700-an hoaks tadi adalah politik. Jadi memang makin ke sini makin banyak," katanya pula.
Terkait hal itu, pihaknya berupaya terus menangkal agar informasi bohong tersebut tidak dikonsumsi oleh lebih banyak orang.
"Kami juga minta agar masyarakat berpartisipasi, kepada mahasiswa juga agar berpartisipasi dengan tidak meneruskan informasi yang negatif," katanya lagi.
Menurutnya, ciri informasi hoaks adalah tidak jelas asal usulnya, terdapat ajakan "ayo viralkan", dan mengatasnamakan kelompok tertentu.
"Kalau ada berita seperti itu agar dihapus saja. Zaman sekarang yang mengirim dan menerima foto, teks, dan video sama-sama bayar. Kalau dulu kan yang nelepon yang bayar," katanya pula.
Disinggung mengenai tindak lanjut berita hoaks tersebut, Rudiantara mengatakan sudah bukan lagi ranah kementerian melainkan menjadi kewenangan kepolisian. (ed)
