DPP Golkar: musdalub setelah Pemilu 2019

Denpasar (Antaranews Bali) - Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menginstruksikan bagi sejumlah daerah yang kepengurusannya masih di bawah kendali pelaksana tugas (Plt) agar musyawarah daerah luar biasa (musdalub) dilaksanakan setelah Pemilu 2019.

"DPP menetapkan bahwa seluruh kepengurusan yang ada, baik melalui musda maupun Plt, dalam menghadapi kondisi pemilu, kami akan tetap memberikan kewenangannya sampai selesai pemilu untuk dilakukan evaluasinya," kata Koordinator Bidang Kepartaian DPP Partai Golkar Ibnu Munzir saat menyampaikan sambutan pada perayaan HUT ke-54 Partai Golkar, di Denpasar, Rabu.

Menurut dia, hal tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan strategis politis dalam menjaga ritme partai dan menjaga perolehan elektabilitas partai berlambang pohon beringin itu yang semakin baik.

"Kami tidak ingin di tengah-tengah proses pemilu ini terjadi keretakan, perpecahan, dan gesekan. Tetapi tugas untuk konsolidasi partai tetap diperintahkan kepada Plt," ujar Ibnu.

Pihaknya meminta Plt Ketua DPD Partai Golkar untuk bisa melaksanakan konsolidasi dengan baik, merangkul dan menyatukan semua kekuatan partai, serta tetap menegakkan aturan dengan tegas dalam menjalankan aturan partai.
 
Selain DPD Partai Golkar Bali, tambah dia, ada sejumlah daerah lain di Tanah Air yang juga kepengurusannya Plt yakni DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan.

Ibnu berpandangan jika dipaksakan pelaksanaan Musdalub sebelum pelaksanaan pemilu 17 April 2019, justru bisa memberikan dampak negatif bagi perolehan suara Golkar, selain waktu yang tersisa sangat sempit.

Apalagi, Golkar dalam Pemilu 2019 menargetkan dapat memperoleh 110 kursi DPR RI, dari perolehan sebelumnya 91 kursi dan bertekad memenangkan pasangan Capres-Cawapres, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Terkait dengan aspirasi yang disampaikan sejumlah kader Golkar Bali serangkaian perayaan HUT ke-54 Golkar tersebut yang juga mendesak segera digelar Musdalub, baginya hal itu merupakan hal yang lumrah karena dinamika dalam internal Golkar memang tinggi.

"Wajar saja kalau ada aspirasi yang berkembang, tetapi keputusan penunjukan Plt juga dibuat sesuai dengan aturan organisasi. Kewenangan Plt itu sama dengan ketua DPD, yang berbeda hanya periode tugasnya," kata Ibnu.

Pada peringatan HUT Golkar yang dipusatkan di Sekretariat DPD Partai Golkar Bali di Jalan Surapati Denpasar itu, sejumlah kader terlihat membentangkan beberapa spanduk bertuliskan agar segera digelar Musdalub dan tugas Plt ketua untuk menyelenggarakan musdalub.

Bahkan ada perwakilan kader yang berulangkali meneriakkan desakan segera dilaksanakan Musdalub ketika Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Bali Gde Sumarjaya Linggih menyampaikan sambutan.

Sementara itu, Gde Sumarjaya Linggih (Demer) mengatakan dalam menghadapi Pemilu 2019, pihaknya akan memantapkan konsolidasi, revitalisasi partai, hingga menata organisasi, selain harus menyiapkan Musdalub.

"Sudah tentu kami akan menyiapkan Musdalub dengan sebaik-baiknya, pada saat yang kami pandang tepat setelah konsultasi dan seizin DPP," ucapnya.

Pada prinsipnya, Demer mengatakan akan taat asas dan taat aturan, serta sesuai dengan perintah DPP dalam menyiapkan pelaksanaan Musdalub.

Pihaknya pun akan mengkaji apa benar desakan melaksanakan Musdalub tersebut merupakan aspirasi mayoritas kader Partai Golkar Bali.

Dalam kesempatan itu, perayaan HUT ke-54 Partai Golkar diisi dengan pemotongan tumpeng dan sekaligus dirangkaikan dengan pelantikan Badan Advokasi Hukum dan HAM DPD Partai Golkar Bali. (ed)