Nusa Dua (Antaranews Bali) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin akan memprioritaskan kualitas aparatur sipil negara (ASN) untuk mengimbangi kecanggihan teknologi saat ini sebagai bagian dari perubahan besar lingkungan global.
"Oleh karena itu, ASN ke depan kami akan benahi, kami tingkatkan kualitasnya bukan hanya kuantitas saja," katanya usai memberikan pidato kunci dalam Konferensi Lembaga Administrasi Publik Regional Asia Pasifik (EROPA) di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Senin.
Dalam sambutannya, Menpan Syafruddin mengatakan Indonesia mengutamakan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pemantauan berkelanjutan. Pertukaran sumber daya manusia termasuk ASN juga diaplikasikan baik dalam tataran antarlembaga pemerintah dan nonpemerintah maupun kerja sama dalam dan luar negeri.
Baru-baru ini, Kemenpan-RB melakukan kerja sama dengan pemerintah Korea Selatan untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman dalam memberikan kontribusi bagi peningkatan ASN di negara masing-masing. Selain kecanggihan teknologi yang berkembang pesat, perubahan besar global saat ini juga terkait dengan revolusi industri 4.0, perang ekonomi negara besar, perubahan iklim dan perubahan demografi yang dikenal dengan istilah "global megatrends".
Sehingga, dampak tersebut tidak hanya berimbas kepada lembaga pemerintahan yang berkaitan dengan administrasi publik tetapi juga sektor swasta yang dituntut berinovasi dalam mengimbangi perubahan "global megatrends" itu.
Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto, selaku penyelenggara konferensi itu mengatakan untuk sektor swasta, para pelaku dituntut mengubah cara mereka melakukan bisnis termasuk membangun strategi dalam menghadapi "global megatrends" itu. Sedangkan untuk sektor publik dan pemerintahan juga harus merespon baik dengan menjalankan kesempatan yang ada atau memitigasi risiko yang berpotensi muncul. Inovasi dalam pelayanan publik menjadi salah satu jawaban mengantisipasi perubahan global tersebut.
Konferensi yang digelar 17-20 September 2018 itu dihadiri sekitar 350 orang yang berasal dari Indonesia, Filipina, Jepang, Korea Selatan, China, Vietnam, Thailand, Iran, Nepal, Brunei Darussalam, Malaysia, Australia, Liberia, Kamboja dan Afrika Selatan.
Para peserta tersebut merupakan perwakilan lembaga pemerintah, perguruan tinggi, akademisi dan praktisi di bidang administrasi publik di kawasan Asia Pasifik. (WDY).
Video oleh Dewa Wiguna
