Kapolda Bali larang anggota catat perhitungan suara

Denpasar (Antaranews Bali) - Kepala Kepolisian Daerah Bali meminta anggotanya yang bertugas di tempat pemungutan suara (TPS) pada 27 Juni 2018 agar tidak melakukan pencatatan hasil penghitungan suara, guna menjaga netralitas selama pelaksanaan Pilkada serentak di Pulau Dewata.

"Apabila ada anggota kepolisian terlibat politik praktis maka akan ditindak tegas, karena dalam pelaksanaan Pilkada 2018, kepolisian hanya melaksanakan pengamanan mulai dari tahap pemungutan hingga penghitungan suara," kata Kapolda Bali Irjen Pol Petrus Reinhard Golose, dalam siaran persnya di Denpasar, Selasa.

Jenderal bintang dua ini juga menekankan kepada anggota agar tidak melakuka hal serupa, karena apabila ditemukan adanya pelanggaran tersebut maka sanksinya mulai demosi, mutasi hingga pemecatan. "Jadi, jangan ada yang coba-coba melanggar dan melakukan intimidasi," katanya, menegaskan.

Golose mengingatkan kepada pengusung calon untuk siap menang dan siap kalah. Ia juga berharap selesai penghitungan suara tidak ada euforia berlebihan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan.

"Saya yakin dan percaya dengan kekuatan toleransi yang ada di Bali, pelaksanaan Pilkada dapat berjalan aman dan damai. Sebagai leading sektor keamanan, saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang turut serta menjaga keamanan, sehingga Bali tetap kondusif," ujar pria yang lulusan Akpol tahun 1988 ini.

Sebelumnya, dalam acara silaturahim kebangsaan dengan para tokoh dan elemen masyarakat dalam rangka menciptakan Pilkada Damai 2018 di Hotel Kartika Plaza, Kuta, Senin (25/6) yang dihadiri sejumlah pejabat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh politik, mahasiswa dan LSM.

Pihaknya mengharapkan anggotanya agar dapat meningkatkan koordinasi, komunikasi dan kerjasama berkelanjutan antara Polri khususnya Polda Bali dengan seluruh pemangku kepentingan demi mewujudkan Bali yang "Shanti Lan Jagadhita" didasari rasa nasionalisme yang tinggi berpedoman pada empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945.

Dalam acara itu juga diisi dengan pengucapan sumpah palapa gajah mada dan tarian khas daerah dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Betawi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Papua dan Bali.

Dilanjutkan Deklarasi Kebangsaan dibacakan Ketua DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Adi Wiryatama diikuti seluruh undangan.(WDY)