Golkar Bali deklarasikan Airlangga Hartarto cawapres Jokowi

Denpasar (Antaranews Bali) - Jajaran pengurus Partai Golkar Provinsi Bali mendeklarasikan Airlangga Hartarto sebagai Calon Wakil Presiden pendamping Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019.

"Kami jajaran pengurus Partai Golkar Provinsi Bali mendukung sepenuhnya Airlangga Hartarto sebagai Calon Wakil Presiden pendamping Jokowi dan memenangkan Pemilu 2019," kata Ketua DPD Partai Golkar Bali, Ketut Sudikerta saat Orientasi Fungsionaris Partai Golkar di Sanur, Bali, Rabu.

Deklarasi itu dilakukan disela-sela Orientasi Fungsionaris Partai Golkar Provinsi Bali yang diwakili oleh masing-masing Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar kabupaten/kota seluruh Bali dengan membacakan pernyataan sikap mendukung Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto sebagai pendamping Jokowi pada Pilpres 2019.

Dia melihat, sosok Airlangga Hartarto adalah sosok yang paling pantas menjadi pendamping Presiden Jokowi untuk bisa membawa Indonesia menjadi lebih maju.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menyambut baik dukungan kader Partai Golkar di Pulau Dewata, namun pihaknya lebih fokus pada kerja kerja jangka pendek yakni Pilkada serentak 2018.

"Untuk bisa mewujudkan itu (cawapres) maka pasangan Calon Gubernur Bali Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra dan Ketut Sudikerta atau yang dikenal Mantra-Kerta harus menang di Bali," ujarnya.

Menurut dia, peluang kemenangan Pilkada di Bali sangat penting untuk bisa menaikkan elektabilitas dan perolehan suara pada Pemilu 2019.

Selain itu, dalam partai koalisi pendukung Presiden Jokowi menjadi Capres 2019 telah sepakat keputusan pendamping pada Pilpres 2019 diserahkan sepenuhnya pada Jokowi.

"Setiap partai pengusung memiliki gagasan dan calon wakil presiden masing-masih sehingga keputusan pendamping sepenuhnya ada di Presiden Jokowi, namu kita mendorong adanya mekanisme yang jelas dan transparan," ujarnya.

Airlangga Hartarto yang juga Menteri Perindustrian itu mengatakan bahwa saat ini lebih fokus ke Pilkada serentak 2018 dan setelah pilkada serentak akan duduk bersama dengan partai koalisi pendukung pemerintah untuk menghadapi Pilpres 2019.

Namun, pihaknya tidak mempermasalahkan perbedaan dukungan koalisi antara pusat dan daerah. "Koalisi kita saat ini seperti pelangi, tergantung daerah dan tokohnya," ujarnya. (WDY)