Gianyar, (Antaranews Bali) - Produksi padi tahun 2017 di Kabupaten Gianyar, sebagai salah satu lumbung padi di Bali, mencapai 169.838 ton gabah kering giling (GKG), atau menurun dibandingkan dengan produksi tahun sebelumnya, akibat penurunan luas areal pertanian menjadi lahan pariwisata seperti vila, hotel, atau restoran.
"Penurunan produksi padi di Gianyar disebabkan salah satunya adalah penurunan jumlah luas areal pertanian dari padi 14.420 hektare menjadi 14.376 hektare. Terjadi penurunan sekitar 44 hektare walaupun kami terus melakukan intensifikasi tapi produksinya tetap menurun ," kata Kadis Pertanian Gianyar, Ir Made Raka, di Gianyar, Rabu.
Program intensifikasi lahan pertanian untuk padi yang dilakukan adalah penerapan sistem padi Jajar Legowo (Jarwo), penggunaan bibit padi hibrida, dan penggunaan traktor bekerjasama dengan Dandim 1616/Gianyar.
Dari 169.838 ton GKG diolah menjadi 157.405 ton gabah, kemudian diolah lagi menghasilkan beras sebesar 99.480 ton beras. "Kalau produktivitas pertanian padi di Gianyar rata-rata 60,40 kuintal per hektare atau sama dengan 6,40 ton per hektare," katanya.
Tapi, katanya, ujicoba yang dilakukannya di beberapa lahan pertanian dengan menggunakan bibit padi hibrida mampu menghasilkan 9-10 ton per hektare, bahkan ada juga yang mampu menghasilkan 12 ton per hektare.
"Bibit padi Hibrida ini yang nanti akan kami perluas penggunaannya," kata Made Raka.
Menurut Kadis pertanian, penyusutan lahan pertanian untuk padi terjadi paling tinggi di kecamatan Ubud, disusul Gianyar dan Sukawati. "Itupun yang tercatat oleh kami. Kami menilai lebih banyak pengubahan fungsi lahan pertanian padi ke pariwisata namun belum tercatat," katanya.
Selain penurunan jumlah lahan pertanian padi yang menurun, yang lebih memprihatinkan lagi adalah minimnya generasi muda mau terjun ke pertanian padi.
"Jadi ancaman ketahanan pangan itu datang dari penurunan luas lahan pertanian yang berubah menjadi lahan pariwisata, ditambah kaderisasi petani yang makin mencemaskan. Hal ini perlu kita pikirkan bersama baik pemerintah pusat, pemda dan para petani," katanya.
