'Parum Bendesa' se-Denpasar inginkan pembinaan joged berkelanjutan

Denpasar (Antaranews Bali) - Ketua Parum Bendesa se-Kota Denpasar I Wayan Butuantara menginginkan adanya pembinaan dan sosialisasi kesenian Joged Bumbung yang sesuai pakem dan berkelanjutan untuk "memberantas" aksi "Joged jaruh".

"Sosialisasi perlu dilakukan terus. Kami juga mengharapkan agar masyarakat tidak segan-segan melaporkan kalau menemukan ada pementasan Joged jaruh (kesenian Joged Bumbung yang dibawakan secara porno)," katanya disela-sela Sosialisasi dan Pembinaan Joged oleh Tim Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, di Denpasar, Rabu.

Pihaknya juga siap untuk membuat "perarem" pada masing-masing "desa pakraman" (desa adat) agar bisa melarang adanya pementasan "Joged jaruh" di lingkungan setempat.

Untuk pengawasan, jajarannya akan melakukan secara berjenjang karena wilayah desa pakraman terbagi-bagi ke dalam sejumlah banjar yang jumlahnya berbeda-beda.

"Dengan sosialisasi ataupun pembinaan tersebut, para penari bisa lebih memahami bagaimana pakem-pakem Joged Bumbung yang sebenarnya, demikian juga masyarakat bisa menjadi tahu apa tindakannya benar atau tidak jika ingin `ngupah` Joged di luar pakem," ucap Butuantara.

Sementara itu, I Made Suparma dari Sekaa Joged Cempaka Suara, Denpasar mengusulkan harus ada "shock therapy" bagi para pelaku "Joged jaruh", supaya jangan sampai ada pandangan bahwa tindakannya itu tidak salah dan biasa-biasa saja.

"Seringkali para penari ingin menari Joged sesuai pakem, tetapi yang `mengupah` atau mengundanglah yang meminta agar diisi dengan gerakan seronok. Oleh karena itu, kami harapkan agar ada sosialisasi juga kepada para sekaa teruna (organisasi kepemudaan)," katanya.

Sedangkan Ketua Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Jero Gede Suwena Putus Upadesha menambahkan, generasi muda semestinya dapat memberikan contoh yang baik dalam menjaga budaya Bali, bukannya malah meminta agar ada pementasan "Joged jaruh".

"Mari bersama-sama secara komprehensif dan terencana pada masing-masing bidang untuk menuntaskan persoalan ini. Sejumlah upaya memang telah dilakukan, bahkan Gubernur Bali juga sudah mengeluarkan edaran, namun di lapangan masih berjalan sendiri-sendiri," ujarnya. (WDY)