Nusa Dua (Antara Bali) - Pemerintah Indonesia mendorong inovasi dalam memperkuat kerja sama keamanan maritim dunia, khususnya di negara-negara kawasan Samudera Hindia guna menanggulangi kejahatan lintas negara melalui laut.
"Saya tadi memberikan penekanan bahwa simposium ini bisa melahirkan pemikiran dan gagasan baru dalam rangka memerkuat kerja sama maritim, terutama masalah keamanan," kata Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto usai memberikan pidato kunci dalam Simposium Angkatan Laut Negara-Negara Kawasan Samudera Hindia (IONS) di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis.
Menurut Wiranto, kejahatan lintas negara melalui laut internasional sangat beragam di antaranya pencurian ikan, jalur perdagangan kayu ilegal, perdagangan manusia, narkoba, terorisme hingga pembajakan dan penyanderaan.
Untuk itu, kerja sama multilateral antarnegara khususnya bagi negara yang berada di kawasan Samudera Hindia sangat diperlukan untuk memerangi kejahatan lintas negara itu.
"Jika ada kerja sama, ada `joint agreement` (kesepakatan bersama), saya kira itu bisa membantu bagaimana kejar pelaku kejahatan, belum lagi masalah narkoba dan terorisme, `ilegal fishing` dan perdagangan manusia," ucapnya.
Wiranto lebih lanjut juga mengatakan Indonesia mendorong penyelesaian sengketa antarnegara di kawasan tertentu seperti di kawasan Laut China Selatan dapat dilakukan secara damai.
Kegiatan pamer kekuatan militer di negara kawasan itu juga harus dikendalikan agar tidak memancing tensi negara tertentu di wilayah sengketa.
"Indonesia selalu pada posisi mendorong agar penyelesaian Laut China Selatan dan negara yang terlibat, diselesaikan secara damai, jangan ada satu ekspos atau satu kegiatan pameran kekuatan yang bisa menyebabkan konflik lebih tajam," tuturnya.
Sementara itu Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi mengatakan wilayah perairan Indonesia yang luas dan kompleks tidak bisa terlepas dari ancaman keamanan yang bervariasi tersebut.
Apalagi perairan Indonesia, kata dia, dilalui sekitar 200 negara dengan lalu lintas kapal dan manusia yang banyak.
Untuk itu Angkatan Laut di kawasan tersebut juga bekerja sama dalam mengembangkan informasi keamanan maritim dan unsur patroli yang harus seimbang.
"Kecukupan unsur patroli juga harus dibangun bersinergi dengan kementerian dan instansi lain seperti Polri, Bakamla, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan masing-masing menjadi lapisan untuk menyaring dan mempertahankan ancaman seperti itu," imbuhnya.
Dalam simposium tersebut juga dibahas tataran kebijakan dan teknis operasional untuk memecahkan persoalan pelaksanaan di lapangan.
"Kerja sama di (level) atas sudah bagaimana kerja sama di (level) bawah ini yang kami pecahkan, bagaimana prosedur komunikasi, manuver, interaksi, program yang disusun dalam kegiatan itu. Untuk itu kami perlu bertemu dalam simposium," ujarnya.
Simposium ketiga tersebut dihadiri 43 negara dan 11 pejabat setingkat Kepala Staf Angkatan Laut negara anggota IONS.
Dalam pertemuan di Bali ini juga digabungkan dengan pertemuan Angkatan Laut dari negara-negara yang tergabung dalam West Pasific Naval Symposium.
"Angkatan laut di pesisir Samudera Hindia (IONS) itu 35 negara dan dari anggota West Pasific Naval Symposium ada 25 negara jadi kalo kami jumlah 60 negara," ucapnya. (WDY)
