"Semua keputusan didasarkan pada data statistik sehingga perlu data akurat karena keputusan yang diambil memiliki pengaruh besar," kata Deputi Gubernur Bank Indonesia Sugeng usai pembukaan Konferensi Statistik Regional di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Rabu.
Oleh karena itu, kata dia, sangat penting mengembangkan statistik, baik teori maupun metodologi.
Menurut dia, apabila hasil statistik tidak akurat, berimplikasi terhadap masyarakat karena salah mengambil keputusan akibat kurang akuratnya data yang belum sinkron antara pusat dan daerah.
Salah satu contohnya, lanjut Sugeng, kenaikan harga daging sapi yang sempat terjadi beberapa waktu lalu.
"Makanya, koordinasi pusat dan daerah sangat penting. Daerah harus tahu persis, jika semua diambil pusat akan `miss` (tidak sinkron). Pusat tidak akan melakukan tanpa kerja sama dengan daerah sehingga mereka bisa memberikan data yang tepat," katanya.
Beberapa aspek statistik berkaitan dengan keuangan makro dibahas dalam konferensi itu menyangkut statistik untuk bank sentral, ekonomi syariah, dan statistik keuangan.
Perkembangan metodologi kompilasi statistik, inovasi, dan pemanfaatan terkini statistik di kawasan Asia Tenggara dan dunia internasional juga diangkat dalam forum tersebut.
Berbagi pengalaman antardelegasi juga dilakukan seperti Bank Indonesia dan perwakilan daerah bersama instansi terkait yang mengembangan sistem harga pangan strategis dengan memanfaatkan teknologi dalam jaringan melalui telepon pintar.
BI Perwakilan Bali bersama instansi terkait lainnya sudah mengembangkan sistem tersebut pada laman sigapura.org.
Melalui sistem informasi itu masyarakat dapat bebas mengaksesnya sehingga menjadi salah satu sumber informasi atau acuan harga komoditas pangan.
Pengembangan data komoditas pangan antardaerah juga dikembangkan agar suatu daerah yang surplus pangan dapat mendistribusikannya kepada daerah lain yang membutuhkan sehingga kenaikan harga dapat ditekan.
Data statistik berdasarkan pengalaman juga menjadi perhatian bank sentral tersebut, terutama berkaca dari pengalaman krisis ekonomi tahun 1997 s.d. 1998 yang salah satunya karena belum ada data yang akurat terkait dengan pinjaman atau utang luar negeri korporasi swasta.
"Kami juga membangun data agar korporasi wajib melaporkan posisi utang setiap bulan jika mereka tidak memenuhi, ada sanksinya," imbuh Sugeng.
Pengembangan statistik tersebut diangkat dalam konferensi yang digelar 22 s.d. 24 Maret 2017 dihadiri 450 peserta, di antaranya lembaga statistik, perwakilan pemerintah, akademisi, hingga ahli statistik dari 52 negara.
Mantan Wakil Presiden Boediono juga menjadi salah satu pembicara kunci dalam forum internasional tersebut bersama dengan mantan Deputi Gubernur Reserve Bank of Australia Stephen Greenville dan Eli Remolona Kepala Perwakilan Bank for International Settlement Asia Pasific. (WDY)
Pewarta: Pewarta: Dewa Wiguna: I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
