Denpasar (Antara Bali) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong bank perkreditan rakyat di Provinsi Bali memperluas pembiayaan di sektor UMKM untuk mengantisipasi sektor-sektor yang mengalami kejenuhan seperti properti yang menyumbang kredit bermasalah tinggi.
"Kalau di Bali lebih dominan UMKM yang mendorong dan mendukung sektor pariwisata, perajin kecil menengah dan di desa itu masih banyak yang belum mendapat pembiayaan," kata Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Zulmi di Denpasar, Rabu.
Menurut dia, sebagian BPR yang berlokasi di daerah perdesaan seharusnya lebih banyak menggarap sektor UMKM termasuk pertanian dan perikanan.
Namun berdasarkan data OJK, kredit BPR di Bali lebih banyak terkonsentrasi di sektor konsumsi, perdagangan dan "real estate" atau properti yang mendapatkan porsi besar.
Hingga September 2016, realisasi kredit sektor konsumsi yang masuk sektor bukan lapangan usaha mencapai Rp2,73 triliun atau melonjak 9,2 persen sebesar Rp231 miliar dibandingkan September 2015.
Sektor perdagangan mencapai Rp2,52 triliun atau melonjak 1,8 persen sebesar Rp45 miliar dan sektor properti sebesar Rp1,17 triliun atau menurun hampir empat persen dari periode sama tahun 2015 yang mencapai Rp1,22 triliun.
Namun pada kenyataannya, sektor-sektor tersebut malah menyumbang angka kredit macet (NPL) tinggi hingga September 2016.
Sektor konstruksi misalnya yang merupakan turunan dari "real estate mencapai 9,98 persen dan real estate mencapai 4,08 persen serta sektor bukan lapangan usaha mencapai 5,24 persen.
Rata-rata NPL kredit BPR di Bali hingga September 2016 mencapai 5,75 persen atau melonjak 2,69 persen pada posisi Desember 2015 dan September 2015 mencapai 3,03 persen.
Perlambatan ekonomi global dituding sebagai alasan melonjaknya kredit bermasalah pada sektor tersebut, disamping lemahnya pengawasan serta masih ditemukannya praktik rekayasa pemberian kredit yang berpengaruh macetnya pembayaran kredit.
Untuk itu Zulmi mengharapkan agar BPR melakukan perluasan akses kredit di sektor UMKM karena terbukti sektor tersebut tangguh dari pengaruh ekonomi global. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Kalau di Bali lebih dominan UMKM yang mendorong dan mendukung sektor pariwisata, perajin kecil menengah dan di desa itu masih banyak yang belum mendapat pembiayaan," kata Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Zulmi di Denpasar, Rabu.
Menurut dia, sebagian BPR yang berlokasi di daerah perdesaan seharusnya lebih banyak menggarap sektor UMKM termasuk pertanian dan perikanan.
Namun berdasarkan data OJK, kredit BPR di Bali lebih banyak terkonsentrasi di sektor konsumsi, perdagangan dan "real estate" atau properti yang mendapatkan porsi besar.
Hingga September 2016, realisasi kredit sektor konsumsi yang masuk sektor bukan lapangan usaha mencapai Rp2,73 triliun atau melonjak 9,2 persen sebesar Rp231 miliar dibandingkan September 2015.
Sektor perdagangan mencapai Rp2,52 triliun atau melonjak 1,8 persen sebesar Rp45 miliar dan sektor properti sebesar Rp1,17 triliun atau menurun hampir empat persen dari periode sama tahun 2015 yang mencapai Rp1,22 triliun.
Namun pada kenyataannya, sektor-sektor tersebut malah menyumbang angka kredit macet (NPL) tinggi hingga September 2016.
Sektor konstruksi misalnya yang merupakan turunan dari "real estate mencapai 9,98 persen dan real estate mencapai 4,08 persen serta sektor bukan lapangan usaha mencapai 5,24 persen.
Rata-rata NPL kredit BPR di Bali hingga September 2016 mencapai 5,75 persen atau melonjak 2,69 persen pada posisi Desember 2015 dan September 2015 mencapai 3,03 persen.
Perlambatan ekonomi global dituding sebagai alasan melonjaknya kredit bermasalah pada sektor tersebut, disamping lemahnya pengawasan serta masih ditemukannya praktik rekayasa pemberian kredit yang berpengaruh macetnya pembayaran kredit.
Untuk itu Zulmi mengharapkan agar BPR melakukan perluasan akses kredit di sektor UMKM karena terbukti sektor tersebut tangguh dari pengaruh ekonomi global. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016