Jakarta (Antara Bali) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para
gubernur melakukan langkah konkret dalam pemberantasan pungutan liar
(pungli) yang masih banyak dijumpai sehari-hari.
"Hari ini saya mengajak gubernur melakukan langkah konkret memberantas pungli, tidak hanya KTP, sertifikat, izin. Pungli di jalan raya, pelabuhan, kantor, rumah sakit, dan lainnya," kata Jokowi ketika membuka rapat koordinasi dengan gubernur seluruh Indonesia di Istana Negara Jakarta, Kamis.
Dalam rakor yang juga dihadiri Wapres Jusuf Kalla, Jokowi menyebutkan pungutan tidak resmi harus dikurangi dan dihilangkan.
"Dengan keterpaduan, nanti operasi pemberantasan pungli atau OPP akan makin efektif," kata Jokowi.
Presiden menyebutkan pungli termasuk salah satu masalah yang harus diselesaikan bersama dalam rangka menindaklanjuti keluhan-keluhan di masyarakat dan untuk mempercepat program pemerintah.
"Minggu lalu kita mulai operasi pemberantasan pungli, saya tegaskan pungli bukan soal kecil besarnya punglinya, tapi keluhan yang sampai ke saya sudah puluhan ribu baik yang nilainya kecil, ribuan hingga jutaan," kata Jokowi.
Ia menyebutkan pungli telah membuat masyarakat susah untuk mengurus sesuatu. Misal di jalan dicegat dimintai pungutan. Hal itu menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang menurunkan daya saing ekonomi Indonesia.
"Pungli sudah bertahun-tahun berlangsung dan dianggap normal-normal saja dan kita permisif. Hari ini saya ajak gubernur melakukan langkah konkret memberantas pungli," katanya.
Presiden juga menyoroti masalah perizinan yang dikeluhkan banyak pihak termasuk investor.
"Saya ingatkan karena ini kewenangan gubernur, wali kota, bupati, misal izin terkait manufaktur atau industri yang banyak dikeluhkan," katanya.
Ia menyebutkan, Kamis pagi dirinya bertemu dengan investor yang mengeluhkan perizinan itu.
"Kalau diterus-teruskan investor enggak akan tahan sehingga indeks daya saing kita masih jauh sekali dari harapan, ranking kemudahan mulai berusaha kita 109," katanya.
Menurut dia, perizinan harus disederhanakan dan dibuat simpel di semua tempat mulai dari dinas perindustrian dan perdagangan, kesehatan, lingkungan, tenaga kerja dan lainnya.
Presiden juga menyebutkan adanya rekomendasi yang diberlakukan menjadi seperti perizinan sehingga proses perizinan menjadi ruwet.
"Ada rekomendasi dan persyaratan yang sudah menjadi seperti perizinan, ini bikin ruwet kalau enggak dikontrol oleh gubernur," kata Jokowi. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Hari ini saya mengajak gubernur melakukan langkah konkret memberantas pungli, tidak hanya KTP, sertifikat, izin. Pungli di jalan raya, pelabuhan, kantor, rumah sakit, dan lainnya," kata Jokowi ketika membuka rapat koordinasi dengan gubernur seluruh Indonesia di Istana Negara Jakarta, Kamis.
Dalam rakor yang juga dihadiri Wapres Jusuf Kalla, Jokowi menyebutkan pungutan tidak resmi harus dikurangi dan dihilangkan.
"Dengan keterpaduan, nanti operasi pemberantasan pungli atau OPP akan makin efektif," kata Jokowi.
Presiden menyebutkan pungli termasuk salah satu masalah yang harus diselesaikan bersama dalam rangka menindaklanjuti keluhan-keluhan di masyarakat dan untuk mempercepat program pemerintah.
"Minggu lalu kita mulai operasi pemberantasan pungli, saya tegaskan pungli bukan soal kecil besarnya punglinya, tapi keluhan yang sampai ke saya sudah puluhan ribu baik yang nilainya kecil, ribuan hingga jutaan," kata Jokowi.
Ia menyebutkan pungli telah membuat masyarakat susah untuk mengurus sesuatu. Misal di jalan dicegat dimintai pungutan. Hal itu menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang menurunkan daya saing ekonomi Indonesia.
"Pungli sudah bertahun-tahun berlangsung dan dianggap normal-normal saja dan kita permisif. Hari ini saya ajak gubernur melakukan langkah konkret memberantas pungli," katanya.
Presiden juga menyoroti masalah perizinan yang dikeluhkan banyak pihak termasuk investor.
"Saya ingatkan karena ini kewenangan gubernur, wali kota, bupati, misal izin terkait manufaktur atau industri yang banyak dikeluhkan," katanya.
Ia menyebutkan, Kamis pagi dirinya bertemu dengan investor yang mengeluhkan perizinan itu.
"Kalau diterus-teruskan investor enggak akan tahan sehingga indeks daya saing kita masih jauh sekali dari harapan, ranking kemudahan mulai berusaha kita 109," katanya.
Menurut dia, perizinan harus disederhanakan dan dibuat simpel di semua tempat mulai dari dinas perindustrian dan perdagangan, kesehatan, lingkungan, tenaga kerja dan lainnya.
Presiden juga menyebutkan adanya rekomendasi yang diberlakukan menjadi seperti perizinan sehingga proses perizinan menjadi ruwet.
"Ada rekomendasi dan persyaratan yang sudah menjadi seperti perizinan, ini bikin ruwet kalau enggak dikontrol oleh gubernur," kata Jokowi. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016