Denpasar (Antara Bali) - Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta beserta pimpinan DPRD provinsi setempat menandatangani nota kesepakatan revisi kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2017.
"Penandatanganan perbaikan KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2017 ini terkait dengan PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang harus diseleraskan karena akan diberlakukan pada Januari 2017, sehingga perlu diperbaiki agar tidak ada masalah dalam pelaksanaannya di kemudian hari," kata Sudikerta di sela-sela penandatanganan tersebut, di Denpasar, Senin.
Menurut dia, dalam pertemuan dengan jajaran DPRD Provinsi Bali itu sudah disepakati semua, baik dari sisi pengalokasian anggaran maupun dari sisi pelaksanaan organisasi perangkat daerah.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama dalam sambutannya mengatakan jika penandatanganan Nota Kesepakatan Revisi KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2017 ini merupakan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang tindaklanjut PP No 18/2016 yang memengaruhi KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2017 yang telah disusun dan disampaikan DPRD Provinsi Bali.
"Sehubungan dengan hal tersebut harus dilakukan perubahan kembali dengan menyesuaikan dokumen rencana pembangunan daerah sesuai kelembagaan perangkat daerah dan KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2017," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, dia mengapresiasi kerja sama dan koordinasi yang baik antara Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Bali dengan Badan Anggaran DPRD Provinsi Bali sehingga Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2017 dapat direvisi dan disepakati bersama dengan baik dan lancar serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
"Nota Kesepakatan tersebut dapat dijadikan acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang baru serta penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2017, dalam rangka mengatur dan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi kewenangan kita untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat Bali," ucap Adi Wiryatama.
Dalam kesempatan tersebut hadir pula Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Sugawa Korry, I Gusti Bagus Alit Putra, dan Sekda Provinsi Bali Cokorda Ngurah Pemayun. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Penandatanganan perbaikan KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2017 ini terkait dengan PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang harus diseleraskan karena akan diberlakukan pada Januari 2017, sehingga perlu diperbaiki agar tidak ada masalah dalam pelaksanaannya di kemudian hari," kata Sudikerta di sela-sela penandatanganan tersebut, di Denpasar, Senin.
Menurut dia, dalam pertemuan dengan jajaran DPRD Provinsi Bali itu sudah disepakati semua, baik dari sisi pengalokasian anggaran maupun dari sisi pelaksanaan organisasi perangkat daerah.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama dalam sambutannya mengatakan jika penandatanganan Nota Kesepakatan Revisi KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2017 ini merupakan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang tindaklanjut PP No 18/2016 yang memengaruhi KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2017 yang telah disusun dan disampaikan DPRD Provinsi Bali.
"Sehubungan dengan hal tersebut harus dilakukan perubahan kembali dengan menyesuaikan dokumen rencana pembangunan daerah sesuai kelembagaan perangkat daerah dan KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2017," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, dia mengapresiasi kerja sama dan koordinasi yang baik antara Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Bali dengan Badan Anggaran DPRD Provinsi Bali sehingga Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2017 dapat direvisi dan disepakati bersama dengan baik dan lancar serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
"Nota Kesepakatan tersebut dapat dijadikan acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang baru serta penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2017, dalam rangka mengatur dan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi kewenangan kita untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat Bali," ucap Adi Wiryatama.
Dalam kesempatan tersebut hadir pula Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Sugawa Korry, I Gusti Bagus Alit Putra, dan Sekda Provinsi Bali Cokorda Ngurah Pemayun. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016