Jakarta (Antara Bali) - Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono memuji
Presiden Joko Widodo yang bereaksi mendatangi langsung Kementerian
Perhubungan, tempat operasi tangkap tangan (OTT), kemarin (11/10).
Namun Bambang mengingatkan agar hal itu tidak hanya menjadi tontonan yang tidak diikuti pembersihan pungutan liar di lembaga lain.
"Kita patut mengapresiasi dengan reaksi Presiden Jokowi yang langsung mendatangi lokasi OTT di Kemenhub. Hanya saja, jangan sampai ini dijadikan sebagai langkah pencitraan belaka. Pemberantasan pungli harus dilakukan di semua lini. Bahkan, sampai ke lembaga kepolisian dan Istana Negara,†kata Bambang.
Selasa sore kemarin, usai menyaksikan OTT di Kemenhub, Presiden Jokowi berkelakar akan menindak tegas pejabat negara yang masih mengutip pungli.
Sedangkan Kapolri Tito Karnavian yang ikut hadir di situ menyatakan, pemberantasan pungli akan terus digencarkan termasuk di lembaga yang dipimpinnya.
OTT di Kemenhub melibatkan oknum pejabat Direktorat Perhubungan Laut.
Bambang mengatakan perizinan kapal di pelabuhan perlu diperbaiki.
"Sertifikasi kapal perlu disederhanakan agar tak terjadi pungli. Tumpang tindih aturan transportasi laut sudah terjadi sejak lama. Akibatnya, menimbulkan ekonomi biaya tinggi," kata anggota F-Gerindra ini.
Tidak hanya pada transportasi laut, pungli sebenarnya banyak terjadi di transportasi darat, bahkan ratusan kali lipat dari pada di laut.
Bambang menyebutkan banyak truk angkutan logistik dikenai pungli di jalan, bahkan mengurus SIM juga butuh tambahan dana Rp200 ribu, agar proses bisa dipercepat seperti dialaminya sendiri di Surabaya.
"Inilah potret Indonesia kini. Banyaknya kasus pungli saat ini menandakan revolusi mental yang didengungkan pemerintah belum berjalan. Mestinya pemberantasan pungli sudah dilakukan Jokowi sejak pertama kali memimpin pemerintahan seiring jargon revolusi mental,†ucapnya.
Anggota Komisi VI DPR itu mengatakan pengawasan internal kementerian lewat Irjen mestinya ditingkatkan. "Selama Irjen bergerak optimal dan efektif, pungli bisa diberantas," kata Bambang. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
Namun Bambang mengingatkan agar hal itu tidak hanya menjadi tontonan yang tidak diikuti pembersihan pungutan liar di lembaga lain.
"Kita patut mengapresiasi dengan reaksi Presiden Jokowi yang langsung mendatangi lokasi OTT di Kemenhub. Hanya saja, jangan sampai ini dijadikan sebagai langkah pencitraan belaka. Pemberantasan pungli harus dilakukan di semua lini. Bahkan, sampai ke lembaga kepolisian dan Istana Negara,†kata Bambang.
Selasa sore kemarin, usai menyaksikan OTT di Kemenhub, Presiden Jokowi berkelakar akan menindak tegas pejabat negara yang masih mengutip pungli.
Sedangkan Kapolri Tito Karnavian yang ikut hadir di situ menyatakan, pemberantasan pungli akan terus digencarkan termasuk di lembaga yang dipimpinnya.
OTT di Kemenhub melibatkan oknum pejabat Direktorat Perhubungan Laut.
Bambang mengatakan perizinan kapal di pelabuhan perlu diperbaiki.
"Sertifikasi kapal perlu disederhanakan agar tak terjadi pungli. Tumpang tindih aturan transportasi laut sudah terjadi sejak lama. Akibatnya, menimbulkan ekonomi biaya tinggi," kata anggota F-Gerindra ini.
Tidak hanya pada transportasi laut, pungli sebenarnya banyak terjadi di transportasi darat, bahkan ratusan kali lipat dari pada di laut.
Bambang menyebutkan banyak truk angkutan logistik dikenai pungli di jalan, bahkan mengurus SIM juga butuh tambahan dana Rp200 ribu, agar proses bisa dipercepat seperti dialaminya sendiri di Surabaya.
"Inilah potret Indonesia kini. Banyaknya kasus pungli saat ini menandakan revolusi mental yang didengungkan pemerintah belum berjalan. Mestinya pemberantasan pungli sudah dilakukan Jokowi sejak pertama kali memimpin pemerintahan seiring jargon revolusi mental,†ucapnya.
Anggota Komisi VI DPR itu mengatakan pengawasan internal kementerian lewat Irjen mestinya ditingkatkan. "Selama Irjen bergerak optimal dan efektif, pungli bisa diberantas," kata Bambang. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016