Denpasar (Antara Bali) - Bank Indonesia mengingatkan sejumlah tantangan yang dihadapi dalam pengendalian inflasi di Provinsi Bali seperti terhambatnya distribusi karena faktor infrastruktur.
Bank Indonesia dalam Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional di Denpasar, Jumat, menyebutkan bahwa terhambatnya distribusi itu karena adanya perbaikan Jembatan Tukadaya di Kabupaten Jembrana yang belum dapat diselesaikan sebagai jalur utama distribusi barang dari Gilimanuk ke seluruh Pulau Dewata.
Adanya hambatan distribusi pada jalur Ketapang-Gilimanuk karena terdapat perbedaan kelas jalan antara Provinsi Bali dan Jawa Timur yang berdampak penumpukan antrian distribusi karena kelebihan muatan.
Bank sentral itu juga menyebutkan perlu dibangun sistem logistik Bali mengacu pada PP nomor 26 tahun2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional dalam rangka memenuhi kebutuhan pasokan melalui kelancaran distribusi.
Selain itu belum optimalnya pemanfaatan Pelabuhan Celukan Bawang sebagai jaringan transportasi laut untuk pelayanan kapal penumpang, barang dan pariwisata.
BI juga menyebut belum berjalannya Sistem Resi Gudang di Bali yang terhambat isu kepemilikan gudang yang tersebar di kabupaten/kota dan adanya kendala Bulog Divisi Regional Bali dalam memanfaatkan beras lokal (Bali) karena HPP Bulog yang selalu lebih rendah dari harga jual petani.
Tidak hanya itu tantangan lain yang harus menjadi perhatian adalah belum optimalnya jaminan atau asuransi bagi usaha pertanian yang merujuk pada UU Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Maraknya alih fungsi lahan dan belum ditindaklanjutinya UU Nomor 41 tahun 2009 tentang lahan pengan berkelanjutan dan UU Nomor 18 tahun 2012 terkait keharusan membentuk Badan Ketahanan Pangan masing-masing di setiap provinsi/kabupaten/kota.(WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
Bank Indonesia dalam Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional di Denpasar, Jumat, menyebutkan bahwa terhambatnya distribusi itu karena adanya perbaikan Jembatan Tukadaya di Kabupaten Jembrana yang belum dapat diselesaikan sebagai jalur utama distribusi barang dari Gilimanuk ke seluruh Pulau Dewata.
Adanya hambatan distribusi pada jalur Ketapang-Gilimanuk karena terdapat perbedaan kelas jalan antara Provinsi Bali dan Jawa Timur yang berdampak penumpukan antrian distribusi karena kelebihan muatan.
Bank sentral itu juga menyebutkan perlu dibangun sistem logistik Bali mengacu pada PP nomor 26 tahun2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional dalam rangka memenuhi kebutuhan pasokan melalui kelancaran distribusi.
Selain itu belum optimalnya pemanfaatan Pelabuhan Celukan Bawang sebagai jaringan transportasi laut untuk pelayanan kapal penumpang, barang dan pariwisata.
BI juga menyebut belum berjalannya Sistem Resi Gudang di Bali yang terhambat isu kepemilikan gudang yang tersebar di kabupaten/kota dan adanya kendala Bulog Divisi Regional Bali dalam memanfaatkan beras lokal (Bali) karena HPP Bulog yang selalu lebih rendah dari harga jual petani.
Tidak hanya itu tantangan lain yang harus menjadi perhatian adalah belum optimalnya jaminan atau asuransi bagi usaha pertanian yang merujuk pada UU Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Maraknya alih fungsi lahan dan belum ditindaklanjutinya UU Nomor 41 tahun 2009 tentang lahan pengan berkelanjutan dan UU Nomor 18 tahun 2012 terkait keharusan membentuk Badan Ketahanan Pangan masing-masing di setiap provinsi/kabupaten/kota.(WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016