Denpasar (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika memberikan tiga "pekerjaan rumah" yang harus segera diselesaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi pemprov setempat yang baru dilantik.
"Di tengah tuntutan masyarakat dan persoalan yang semakin kompleks, memerlukan pejabat yang lebih baru supaya bisa menanggulangi dan menangani persoalan dengan lebih cepat dan lebih baik," kata Pastika usai melantik pejabat struktural eselon II Provinsi Bali, di Denpasar, Jumat.
Salah satu pejabat yang dilantik adalah I Gusti Agung Ngurah Sudarsana. Birokrat yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Bali itu, kini menempati posisi baru sebagai Kadis Perhubungan, Informasi dan Komunikasi (Dishubinfokom).
Menurut Pastika, di tengah berbagai persoalan yang ada di bidang perhubungan, dia meminta setidaknya tiga "PR" bisa segera dituntaskan yakni terkait pemecahan masalah atas kemelut transportasi berbasis "online", evaluasi angkutan publik Trans Sarbagita, dan penindakan terhadap angkutan yang kelebihan muatan atau tonase di jalur Gilimanuk-Denpasar.
"Sarbagita kan sepi, ngabisin duit banyak, subsidinya banyak. Harus ada evaluasi mau diapain ini atau rute mana saja yang perlu dipertahankan. Tidak perlu dipaksakan jika kosong terus," ujarnya.
Pentingnya evaluasi angkutan Trans Sarbagita, tambah dia, juga demi efisiensi dan efektivitas, dengan tidak mengesampingkan peran untuk melayani masyarakat. Setiap tahunnya, Pemprov Bali mengalokasikan subsidi untuk operasional Trans Sarbagita hingga Rp20 miliar.
"Mana rute yang padat, itu yang dipertahankan, kalau memang tidak padat karena orang lebih baik naik sepeda motor, `kan rugi kita. Wara-wiri (bus-red) kosong itu kesannya kurang baik juga," kata Pastika.
Persoalan berikutnya terkait truk yang kelebihan muatan, Pastika mendesak untuk ditertibkan karena dampaknya menyebabkan jalanan rusak hingga kemacetan panjang di jalur yang menjadi urat nadi transportasi di Bali itu. Apapun alasannya, apapun risikonya harus ditertibkan.
Pihaknya menyayangkan pejabat sebelumnya seperti menyerah menghadapi persoalan angkutan yang kelebihan muatan. "Sejak kapan pemerintah harus menyerah menegakkan aturan," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, di luar Sudarsana, Gubernur Bali sedianya melantik lima pejabat lainnya yakni I Ketut Artika menjadi staf ahli gubernur (sebelumnya Kadishubinfokom), I Ketut Wija menjadi Kadisnakertrans Bali (jabatan sebelumnya asisten II), Dewa Putu Sunartha menjadi Asisten II (sebelumnya sebagai staf ahli gubernur), I Nyoman Sujaya menjadi Kadis Perkebunan (sebelumnya staf ahli gubernur). Namun satu pejabat berhalangan hadir karena sakit yakni Dewa Made Buana Duwuran dengan posisi baru sebagai staf ahli gubernur (jabatan sebelumnya Kadis Perkebunan). (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Di tengah tuntutan masyarakat dan persoalan yang semakin kompleks, memerlukan pejabat yang lebih baru supaya bisa menanggulangi dan menangani persoalan dengan lebih cepat dan lebih baik," kata Pastika usai melantik pejabat struktural eselon II Provinsi Bali, di Denpasar, Jumat.
Salah satu pejabat yang dilantik adalah I Gusti Agung Ngurah Sudarsana. Birokrat yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Bali itu, kini menempati posisi baru sebagai Kadis Perhubungan, Informasi dan Komunikasi (Dishubinfokom).
Menurut Pastika, di tengah berbagai persoalan yang ada di bidang perhubungan, dia meminta setidaknya tiga "PR" bisa segera dituntaskan yakni terkait pemecahan masalah atas kemelut transportasi berbasis "online", evaluasi angkutan publik Trans Sarbagita, dan penindakan terhadap angkutan yang kelebihan muatan atau tonase di jalur Gilimanuk-Denpasar.
"Sarbagita kan sepi, ngabisin duit banyak, subsidinya banyak. Harus ada evaluasi mau diapain ini atau rute mana saja yang perlu dipertahankan. Tidak perlu dipaksakan jika kosong terus," ujarnya.
Pentingnya evaluasi angkutan Trans Sarbagita, tambah dia, juga demi efisiensi dan efektivitas, dengan tidak mengesampingkan peran untuk melayani masyarakat. Setiap tahunnya, Pemprov Bali mengalokasikan subsidi untuk operasional Trans Sarbagita hingga Rp20 miliar.
"Mana rute yang padat, itu yang dipertahankan, kalau memang tidak padat karena orang lebih baik naik sepeda motor, `kan rugi kita. Wara-wiri (bus-red) kosong itu kesannya kurang baik juga," kata Pastika.
Persoalan berikutnya terkait truk yang kelebihan muatan, Pastika mendesak untuk ditertibkan karena dampaknya menyebabkan jalanan rusak hingga kemacetan panjang di jalur yang menjadi urat nadi transportasi di Bali itu. Apapun alasannya, apapun risikonya harus ditertibkan.
Pihaknya menyayangkan pejabat sebelumnya seperti menyerah menghadapi persoalan angkutan yang kelebihan muatan. "Sejak kapan pemerintah harus menyerah menegakkan aturan," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, di luar Sudarsana, Gubernur Bali sedianya melantik lima pejabat lainnya yakni I Ketut Artika menjadi staf ahli gubernur (sebelumnya Kadishubinfokom), I Ketut Wija menjadi Kadisnakertrans Bali (jabatan sebelumnya asisten II), Dewa Putu Sunartha menjadi Asisten II (sebelumnya sebagai staf ahli gubernur), I Nyoman Sujaya menjadi Kadis Perkebunan (sebelumnya staf ahli gubernur). Namun satu pejabat berhalangan hadir karena sakit yakni Dewa Made Buana Duwuran dengan posisi baru sebagai staf ahli gubernur (jabatan sebelumnya Kadis Perkebunan). (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016