Denpasar (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika menegaskan penambahan belanja hibah sebesar Rp186,3 miliar dalam perubahan APBD 2016 sebenarnya tidak secara tiba-tiba seperti yang disoroti sejumlah fraksi di DPRD provinsi setempat.
"Jangan begitulah, seolah-olah saya tidak jujur. Kita kan masing-masing sudah ngerti, tidak mungkin tiba-tiba," kata Pastika usai menghadiri Sidang Paripurna DPRD Bali, di Denpasar, Senin.
Menurut dia, sebenarnya para wakil rakyat sudah mengetahui peruntukan penambahan belanja hibah tersebut. Pastika merinci peningkatan belanja hibah sebesar Rp186,3 miliar itu adalah Rp123,9 miliar untuk hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sebesar Rp17 miliar lebih untuk bonus bagi atlet peraih medali PON, dan sekitar Rp45 miliar adalah permintaan DPRD Bali.
Mantan Kapolda Bali itu mengatakan tentu saja hibah untuk BOS harus dibayar, termasuk juga bonus untuk peraih medali juga harus diberikan.
Dalam sidang paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD 2016 tersebut, sejumlah fraksi menilai peningkatan belanja hibah sangat signifikan yakni dari APBD Induk 2016 yang direncanakan sebesar Rp979,83 miliar lebih menjadi Rp1,16 triliun dalam perubahan APBD 2016. Atau terjadi peningkatan Rp186,3 miliar (19,1 persen).
"Kami patut merasa tercengang dengan pemasangan dana hibah yang begitu saja muncul dan jumlahnya begitu fantastis, hal ini disebabkan karena saat pembahasan KUA-PPAS Rancangan Perubahan APBD, eksekutif lewat TAPD bermaksud meniadakan anggaran dana hibah dengan alasan tidak tersedianya anggaran yang cukup untuk pos dana hibah," kata I Made Budastra, anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali saat membacakan pandangan fraksinya.
Pihaknya mempertanyakan mengapa tiba-tiba saja langsung "tancap gas" dengan usulan dana hibah yang sangat besar untuk ukuran perubahan APBD. "Hal ini tentu memunculkan tanda tanya besar ada strategi apa di balik semua masalah ini?," ujarnya sembari meminta penjelasan Gubernur Bali agar jujur dan rasional terkait masalah itu.
Sementara itu Fraksi Partai Demokrat juga menyoroti peningkatan belanja hibah sebesar Rp186,3 miliar itu terlalu besar.
Ngakan Made Samudra saat membacakan pandangan fraksinya menyarankan agar sebagian dana tersebut digunakan untuk menambah belanja bantuan sosial yang diturunkan sebesar Rp21,1 miliar dan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota/pemerintahan desa yang diturunkan sebesar Rp20,6 miliar lebih.
"Sehingga kedua pos belanja tersebut dalam perubahan tetap sama seperti anggaran induk," ucap Ngakan Samudra. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Jangan begitulah, seolah-olah saya tidak jujur. Kita kan masing-masing sudah ngerti, tidak mungkin tiba-tiba," kata Pastika usai menghadiri Sidang Paripurna DPRD Bali, di Denpasar, Senin.
Menurut dia, sebenarnya para wakil rakyat sudah mengetahui peruntukan penambahan belanja hibah tersebut. Pastika merinci peningkatan belanja hibah sebesar Rp186,3 miliar itu adalah Rp123,9 miliar untuk hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sebesar Rp17 miliar lebih untuk bonus bagi atlet peraih medali PON, dan sekitar Rp45 miliar adalah permintaan DPRD Bali.
Mantan Kapolda Bali itu mengatakan tentu saja hibah untuk BOS harus dibayar, termasuk juga bonus untuk peraih medali juga harus diberikan.
Dalam sidang paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD 2016 tersebut, sejumlah fraksi menilai peningkatan belanja hibah sangat signifikan yakni dari APBD Induk 2016 yang direncanakan sebesar Rp979,83 miliar lebih menjadi Rp1,16 triliun dalam perubahan APBD 2016. Atau terjadi peningkatan Rp186,3 miliar (19,1 persen).
"Kami patut merasa tercengang dengan pemasangan dana hibah yang begitu saja muncul dan jumlahnya begitu fantastis, hal ini disebabkan karena saat pembahasan KUA-PPAS Rancangan Perubahan APBD, eksekutif lewat TAPD bermaksud meniadakan anggaran dana hibah dengan alasan tidak tersedianya anggaran yang cukup untuk pos dana hibah," kata I Made Budastra, anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali saat membacakan pandangan fraksinya.
Pihaknya mempertanyakan mengapa tiba-tiba saja langsung "tancap gas" dengan usulan dana hibah yang sangat besar untuk ukuran perubahan APBD. "Hal ini tentu memunculkan tanda tanya besar ada strategi apa di balik semua masalah ini?," ujarnya sembari meminta penjelasan Gubernur Bali agar jujur dan rasional terkait masalah itu.
Sementara itu Fraksi Partai Demokrat juga menyoroti peningkatan belanja hibah sebesar Rp186,3 miliar itu terlalu besar.
Ngakan Made Samudra saat membacakan pandangan fraksinya menyarankan agar sebagian dana tersebut digunakan untuk menambah belanja bantuan sosial yang diturunkan sebesar Rp21,1 miliar dan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota/pemerintahan desa yang diturunkan sebesar Rp20,6 miliar lebih.
"Sehingga kedua pos belanja tersebut dalam perubahan tetap sama seperti anggaran induk," ucap Ngakan Samudra. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016