Denpasar (Antara Bali) - Anggota DPRD Bali Wayan Kariartha meminta Pemerintah Kota Denpasar dalam mengembangkan destinasi wisata kota pusaka didukung sarana dan fasilitas lainnya, termasuk lahan parkir kendaraan dan pedestrian yang memadai.
"Kalau memang Pemerintah Kota Denpasar sungguh-sungguh menggarap wisata kota pusaka (heratage city) harus didukung sarana dan prasarana yang memadai, mulai dari lahan parkir, akomodasi kendaraan maupun buku panduan wisata," katanya di Denpasar, Selasa.
Politikus asal Kota Denpasar itu mengkritisi, saat ini pemerintah kota sangat gencar untuk mendatangkan wisatawan nusantara dan asing berkunjung ke kawasan situs budaya (pusaka) di Denpasar, namun di sisi lain belum memikirkan fasilitas pendukungnya, seperti lahan parkir, jalur pedestrian wisatawan dan lainnya.
"Semestinya pemerintah kota sebelum melakukan promosi dan target mendatangkan wisatawan, harus mempunyai program pendukung fasilitas objek wisata yang akan dikunjungi turis, termasuk juga objek yang dikunjungi dilakukan perbaikan sarana dan prasarananya. Apakah hal tersebut sudah dilakukan?," ucap politikus PDIP.
Ia mengatakan dalam mengelola wisata berbasis kota pusaka harus sepenuhnya didukung fasilitas yang memadai, termasuk juga buku panduan wisatawan, baik itu lokasi maupun sejarah dari objek tersebut.
"Daerah yang mengelola wisata pusaka pasti sudah menyediakan buku panduan dari sejarah wisata yang dikunjungi. Kita bisa lihat seperti di Yogyakarta atau di Malaka (Malaysia). Wisatawan sebelum ke objek wisata mereka sudah tahu sejarah dari buku panduan tersebut," ujarnya.
Oleh karena itu, kata dia, pengembangan objek wisata harus didukung program yang digarap secara maksimal oleh pemerintah sehingga bisa mendatangkan wisatawan yang lebih banyak.
"Apalagi pemerintah pada tahun 2019 menargetkan kunjungan wisatawan asing mencapai 20 juta. Karena itu peran pemerintah melalui dinas pariwisata dan instansi terkait harus gencar melakukan strategi dan langkah-langkah untuk menarik wisatawan tersebut ke Indonesia, khususnya Denpasar," katanya.
Menurut Kariartha, kunjungan wisatawan ke Indonesia lebih banyak dilakukan oleh pelaku pariwisata dibanding promosi yang dilakukan pemerintah.
"Saya amati promosi pariwisata justru lebih banyak dilakukan oleh pelaku pariwisata, baik itu `guide` maupun hotel serta jasa yang bergerak di sektor pariwisata. Pemerintah kelihatannya hanya mengikuti saja. Tidak ada terobosan yang luar biasa. Hanya sebatas melempar wacana dan program yang kurang terfokus," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Kalau memang Pemerintah Kota Denpasar sungguh-sungguh menggarap wisata kota pusaka (heratage city) harus didukung sarana dan prasarana yang memadai, mulai dari lahan parkir, akomodasi kendaraan maupun buku panduan wisata," katanya di Denpasar, Selasa.
Politikus asal Kota Denpasar itu mengkritisi, saat ini pemerintah kota sangat gencar untuk mendatangkan wisatawan nusantara dan asing berkunjung ke kawasan situs budaya (pusaka) di Denpasar, namun di sisi lain belum memikirkan fasilitas pendukungnya, seperti lahan parkir, jalur pedestrian wisatawan dan lainnya.
"Semestinya pemerintah kota sebelum melakukan promosi dan target mendatangkan wisatawan, harus mempunyai program pendukung fasilitas objek wisata yang akan dikunjungi turis, termasuk juga objek yang dikunjungi dilakukan perbaikan sarana dan prasarananya. Apakah hal tersebut sudah dilakukan?," ucap politikus PDIP.
Ia mengatakan dalam mengelola wisata berbasis kota pusaka harus sepenuhnya didukung fasilitas yang memadai, termasuk juga buku panduan wisatawan, baik itu lokasi maupun sejarah dari objek tersebut.
"Daerah yang mengelola wisata pusaka pasti sudah menyediakan buku panduan dari sejarah wisata yang dikunjungi. Kita bisa lihat seperti di Yogyakarta atau di Malaka (Malaysia). Wisatawan sebelum ke objek wisata mereka sudah tahu sejarah dari buku panduan tersebut," ujarnya.
Oleh karena itu, kata dia, pengembangan objek wisata harus didukung program yang digarap secara maksimal oleh pemerintah sehingga bisa mendatangkan wisatawan yang lebih banyak.
"Apalagi pemerintah pada tahun 2019 menargetkan kunjungan wisatawan asing mencapai 20 juta. Karena itu peran pemerintah melalui dinas pariwisata dan instansi terkait harus gencar melakukan strategi dan langkah-langkah untuk menarik wisatawan tersebut ke Indonesia, khususnya Denpasar," katanya.
Menurut Kariartha, kunjungan wisatawan ke Indonesia lebih banyak dilakukan oleh pelaku pariwisata dibanding promosi yang dilakukan pemerintah.
"Saya amati promosi pariwisata justru lebih banyak dilakukan oleh pelaku pariwisata, baik itu `guide` maupun hotel serta jasa yang bergerak di sektor pariwisata. Pemerintah kelihatannya hanya mengikuti saja. Tidak ada terobosan yang luar biasa. Hanya sebatas melempar wacana dan program yang kurang terfokus," katanya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016