Mangupura (Antara Bali) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengevaluasi laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) terhadap kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Badung.
"Tim ditugaskan untuk melihat dari dekat kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi, melakukan review zona integitas wilayah bebas korupsi," kata Ketua Tim Evaluasi LKPJ, Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Kemenpan-RB Aan Syaiful Ambia, di Mangupura, Rabu.
Ia mengatakan, jajaran Kemenpan-RB sebagai koordinator pengawas reformasi birokrasi, secara berkala melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi termasuk di daerah di Indonesia.
Aan Sayiful Ambia mengatakan pelaksanaan reformasi birokrasi berorientasi mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi.
Menurut dia, implementasi reformasi tersebut terdapat delapan area perubahan yang ingin dicapai sehingga berhasil mencapai tiga sasaran dari pelaksanaan reformasi birokrasi.
Dalam pelaksanaan evaluasi kali ini di Kabupaten Badung berkenaan dengan pelaksanan reformasi birokrasi dan zona integritas dilakukan survei terkait integritas jabatan dan survei integritas organisasi.
Sedangkan dalam upaya evaluasi laporan kinerja dilakukan dengan mengambil sampel terhadap 12 SKPD di Kabupaten Badung.
Sekda Badung Kompyang R.Swandika mengatakan, kegiatan tersebut dalam rangka mewujudkan kepatuhan serta menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).
"Segenap jajaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung terus melakukan berbagai upaya perbaikan dan peningkatan kualitas manajemen kinerja dan pelayanan publik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi yang dicanangkan Pemerintah Pusat," ujarnya.
Kegiatan evaluasi memiliki makna penting, karena bertepatan dengan dimulainya tonggak baru pelaksanaan pembangunan lima tahun ke depan Kabupaten Badung yang ditandai dengan ditetapkannya RPJMD Semesta Berencana Tahun 2016-2021.
"Oleh karena itu pelaksanaan evaluasi kali ini sangat strategis sebagai momentum untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, seiring dengan ketauladanan yang telah ditunjukkan Bupati Giri Prasta dan Wakil Badung Ketut Suiasa yang senanatiasa terus mendorong SKPD meningkatkan tata kelola pemerintahan," katanya.
Upaya ini dilakukan dengan cara melalui peningkatan pengelolaan keuangan dan aset serta penerapan sistem akuntabilitas kinerja. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Tim ditugaskan untuk melihat dari dekat kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi, melakukan review zona integitas wilayah bebas korupsi," kata Ketua Tim Evaluasi LKPJ, Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Kemenpan-RB Aan Syaiful Ambia, di Mangupura, Rabu.
Ia mengatakan, jajaran Kemenpan-RB sebagai koordinator pengawas reformasi birokrasi, secara berkala melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi termasuk di daerah di Indonesia.
Aan Sayiful Ambia mengatakan pelaksanaan reformasi birokrasi berorientasi mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi.
Menurut dia, implementasi reformasi tersebut terdapat delapan area perubahan yang ingin dicapai sehingga berhasil mencapai tiga sasaran dari pelaksanaan reformasi birokrasi.
Dalam pelaksanaan evaluasi kali ini di Kabupaten Badung berkenaan dengan pelaksanan reformasi birokrasi dan zona integritas dilakukan survei terkait integritas jabatan dan survei integritas organisasi.
Sedangkan dalam upaya evaluasi laporan kinerja dilakukan dengan mengambil sampel terhadap 12 SKPD di Kabupaten Badung.
Sekda Badung Kompyang R.Swandika mengatakan, kegiatan tersebut dalam rangka mewujudkan kepatuhan serta menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).
"Segenap jajaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung terus melakukan berbagai upaya perbaikan dan peningkatan kualitas manajemen kinerja dan pelayanan publik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi yang dicanangkan Pemerintah Pusat," ujarnya.
Kegiatan evaluasi memiliki makna penting, karena bertepatan dengan dimulainya tonggak baru pelaksanaan pembangunan lima tahun ke depan Kabupaten Badung yang ditandai dengan ditetapkannya RPJMD Semesta Berencana Tahun 2016-2021.
"Oleh karena itu pelaksanaan evaluasi kali ini sangat strategis sebagai momentum untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, seiring dengan ketauladanan yang telah ditunjukkan Bupati Giri Prasta dan Wakil Badung Ketut Suiasa yang senanatiasa terus mendorong SKPD meningkatkan tata kelola pemerintahan," katanya.
Upaya ini dilakukan dengan cara melalui peningkatan pengelolaan keuangan dan aset serta penerapan sistem akuntabilitas kinerja. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016