Singaraja (Antara Bali) - Pemerintah Kabupaten Buleleng, Bali, melalui Badan Keluarga Berencana Perlindungan Perempuan dan Anak (BKBPPA) setempat menyosialisasikan program perlindungan dan antisipasi kekerasan terhadap anak hingga ke pelosok desa di daerah itu.
"Kami rutin turun ke bawah memberikan penyuluhan melibatkan tim khusus," kata Kepala BKBPPA Buleleng, dr Ni Made Sukarmini di Kota Singaraja, Minggu.
Menurut dia, sosialisasi turun langsung ke masyarakat merupakan salah satu usaha signifikan menekan angka kekerasan terhadap anak di kabupaten terluas di Pulau Dewata tersebut.
Terlebih lagi, kata dia, Buleleng memiliki topografi dan wilayah luas sehingga diperlukan usaha proaktif pemerintah turun langsung ke masyarakat mengenai program-program perlindungan anak.
"Kami turun langsung ke lapangan agar mengetahui secara riil keadaan di bawah itu seperti apa. Kekerasan anak pada umumnya terjadi dalam lingkungan terdekat dalam keluarga maupun lingkungan sosial. Jadi dibutuhkan teknik dan cara tertentu untuk melakukan penanganannya," kata dia.
Dia juga mengemukakan, melalui Peraturan Daerah (Perda) perlindungan anak yang baru baru ini disahkan oleh eksekutif dan legislatif, dirinya meyakini penanganan kekerasan anak dapat ditangani lebih intensif dan terprogram.
"Melalui Perda tersebut juga diharapkan perlindungan anak di Buleleng dapat dilakukan lebih masif lagi. Bukan hanya melibatkan kami saja tetapi juga satuan kerja perangkat daerah lainnya," tambahnya.
"Kami selama ini juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan bagaimana memberikan perlindungan kesehatan terhadap anak dengan puskesmas ramah anak. Kami juga bekerja sama dengan Dinas kependudukan dan Catatan Sipil bagaimana memberikan akses akte kelahiran bagi anak yang baru lahir. Itu adalah kewajiban," paparnya sembari juga mengungkapkan kerja sama juga dijalin dengan Dinas Pendidikan terkait program wajib belajar 12 tahun.
Mengenai kasus kekerasan anak, kata Sukarmini, pada 2015 lalu, angka kekerasan terhadap anak di Buleleng tercatat mencapai 36 kasus. "Sedangkan untuk 2016 angka kekerasan anak di Buleleng baru tercatat 10 kasus saja," tandasnya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Kami rutin turun ke bawah memberikan penyuluhan melibatkan tim khusus," kata Kepala BKBPPA Buleleng, dr Ni Made Sukarmini di Kota Singaraja, Minggu.
Menurut dia, sosialisasi turun langsung ke masyarakat merupakan salah satu usaha signifikan menekan angka kekerasan terhadap anak di kabupaten terluas di Pulau Dewata tersebut.
Terlebih lagi, kata dia, Buleleng memiliki topografi dan wilayah luas sehingga diperlukan usaha proaktif pemerintah turun langsung ke masyarakat mengenai program-program perlindungan anak.
"Kami turun langsung ke lapangan agar mengetahui secara riil keadaan di bawah itu seperti apa. Kekerasan anak pada umumnya terjadi dalam lingkungan terdekat dalam keluarga maupun lingkungan sosial. Jadi dibutuhkan teknik dan cara tertentu untuk melakukan penanganannya," kata dia.
Dia juga mengemukakan, melalui Peraturan Daerah (Perda) perlindungan anak yang baru baru ini disahkan oleh eksekutif dan legislatif, dirinya meyakini penanganan kekerasan anak dapat ditangani lebih intensif dan terprogram.
"Melalui Perda tersebut juga diharapkan perlindungan anak di Buleleng dapat dilakukan lebih masif lagi. Bukan hanya melibatkan kami saja tetapi juga satuan kerja perangkat daerah lainnya," tambahnya.
"Kami selama ini juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan bagaimana memberikan perlindungan kesehatan terhadap anak dengan puskesmas ramah anak. Kami juga bekerja sama dengan Dinas kependudukan dan Catatan Sipil bagaimana memberikan akses akte kelahiran bagi anak yang baru lahir. Itu adalah kewajiban," paparnya sembari juga mengungkapkan kerja sama juga dijalin dengan Dinas Pendidikan terkait program wajib belajar 12 tahun.
Mengenai kasus kekerasan anak, kata Sukarmini, pada 2015 lalu, angka kekerasan terhadap anak di Buleleng tercatat mencapai 36 kasus. "Sedangkan untuk 2016 angka kekerasan anak di Buleleng baru tercatat 10 kasus saja," tandasnya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016