Denpasar (Antara Bali) - Wali Kota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra mengharapkan pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) wajib memiliki sertifikat uji kompetensi, sehingga mampu mengikuti perkembangan zaman menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
"Penghadapi MEA membutuhkan sumber daya manusia yang mampu berkompetisi, termasuk juga dalam pengelolaan keuangan tersebut," kata Rai Mantra di sela membuka kegiatan "Meningkatkan Eksistensi Keberadaan LPD se-Kota Denpasar", Rabu.
Ia mengatakan tujuan LPD tidak perlu diubah, tetapi yang perlu dilakukan perubahan adalah dalam mengelola keuangannya harus mengikuti perkembangan zaman.
Rai Mantra meminta, LPD perlu meniru koperasi di wilayah Sanur yang bersinergi dengan LPD. Kerja sama yang dijalin itu untuk menjaga likuiditas. Cukup bagus kerja sama LPD dengan koperasi dapat menguatkan konten lokal dalam pemberdayaan masyarakat.
"Kerja sama yang digalang tersebut hendaknya saling mengerti dan saling menguntungkan. Bukan bersaing tidak sehat, sehingga dapat membahayakan," ujarnya.
Rai Mantra mengamati, lima tahun terakhir pada kinerja LPD di Kota Denpasar setiap terjadi kasus karena ada permasalahan internal. Sehingga terputusnya komunikasi pengurus LPD dengan bendesa adat pakraman (ketua adat) masing-masing.
Karena itu, kata dia, kegiatan sinergitas antara pengurus LPD dan bendesa adat ini perlu terus ditingkatkan. Bukan hanya itu, komunikasi antara bendesa adat dan pengurus LPD juga terus dijaga.
Keberadaan LPD bukan tergantung pada pengelolanya, tetapi semua pemangku kepentingan, dan semua unsur di desa pakraman. Langkah sinergitas sangat bagus, sekaligus melakukan langkah inventarisasi kelemahan LPD.
"Kami minta para pakar dan ahli dapat memberikan solusi agar LPD lebih maju," ucapnya.
LPD yang sehat, kata Rai Mantra, sudah mampu melakukan "yadnya" atau pengorbanan suci di masing-masing desa pakraman. Bukan saja penggerak ekonomi, namun memperkuat unsur budaya.
"Kami harapkan bendesa adat pakraman terus mengkawal LPD agar lebih kokoh, dan sebagai garda terdepan penguat ekonomi. Di Kota Denpasar sudah berjalan dengan baik, tapi tetap dijaga agar tidak terjadi konflik," ujarnya.
Rai Mantra menambahkan, harmonisasi di lingkungan LPD perlu ditingkatkan. Mengingat LPD milik desa pakraman di bawah kepemimpinan bendesa adat mesti menjalin sinergi dengan pengurus sehingga terhindar dari konflik.
Sementara Ketua Panitia sekaligus Ketua BKS LPD Kota Denpasar, I Wayan Rayun mengatakan jumlah LPD di Kota Denpasar sampai saat ini sebanyak 35 unit.
Sedangkan dana pendidikan tahun 2011 sebesar Rp475 miliar dan tahun 2015 Rp1,110 miliar (meningkat 25 persen). Dana pihak ketiga (DPK) tahun 2011 sebesar Rp 549 miliar dan tahun 2015 Rp1,112 triliun lebih (naik 21 pesen).
Rayun mengatakan kekayaan atau aset LPD tahun 2011 Rp667 miliar, dan tahun 2015 Rp1,384 triliun (naik 21,25 persen). Sementara sisa hasil usaha (SHU) atau keuntungan yang dimiliki tahun 2011 Rp29,9 miliar dan tahun 2015 menjadi Rp65 miliar lebih (naik 23,5 persen).
Ia mengatakan tingkat kesehatan dari 35 LPD tahun 2011 sebanyak 29 LPD, dan kurang sehat ada enam unit LPD. Sedangkan tahun 2015 naik 94 persen atau menjadi 33 LPD yang sehat dan kurang sehat hanya dua LPD. Data menunjukan manfaat LPD besar 20 persen dipergunakan dalam pembangunan di desa pakraman masing-masing.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Denpasar sudah memberikan diklat di Renald Kasali dan pelatihan perilaku pada Jhon Robert Power,`` katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Penghadapi MEA membutuhkan sumber daya manusia yang mampu berkompetisi, termasuk juga dalam pengelolaan keuangan tersebut," kata Rai Mantra di sela membuka kegiatan "Meningkatkan Eksistensi Keberadaan LPD se-Kota Denpasar", Rabu.
Ia mengatakan tujuan LPD tidak perlu diubah, tetapi yang perlu dilakukan perubahan adalah dalam mengelola keuangannya harus mengikuti perkembangan zaman.
Rai Mantra meminta, LPD perlu meniru koperasi di wilayah Sanur yang bersinergi dengan LPD. Kerja sama yang dijalin itu untuk menjaga likuiditas. Cukup bagus kerja sama LPD dengan koperasi dapat menguatkan konten lokal dalam pemberdayaan masyarakat.
"Kerja sama yang digalang tersebut hendaknya saling mengerti dan saling menguntungkan. Bukan bersaing tidak sehat, sehingga dapat membahayakan," ujarnya.
Rai Mantra mengamati, lima tahun terakhir pada kinerja LPD di Kota Denpasar setiap terjadi kasus karena ada permasalahan internal. Sehingga terputusnya komunikasi pengurus LPD dengan bendesa adat pakraman (ketua adat) masing-masing.
Karena itu, kata dia, kegiatan sinergitas antara pengurus LPD dan bendesa adat ini perlu terus ditingkatkan. Bukan hanya itu, komunikasi antara bendesa adat dan pengurus LPD juga terus dijaga.
Keberadaan LPD bukan tergantung pada pengelolanya, tetapi semua pemangku kepentingan, dan semua unsur di desa pakraman. Langkah sinergitas sangat bagus, sekaligus melakukan langkah inventarisasi kelemahan LPD.
"Kami minta para pakar dan ahli dapat memberikan solusi agar LPD lebih maju," ucapnya.
LPD yang sehat, kata Rai Mantra, sudah mampu melakukan "yadnya" atau pengorbanan suci di masing-masing desa pakraman. Bukan saja penggerak ekonomi, namun memperkuat unsur budaya.
"Kami harapkan bendesa adat pakraman terus mengkawal LPD agar lebih kokoh, dan sebagai garda terdepan penguat ekonomi. Di Kota Denpasar sudah berjalan dengan baik, tapi tetap dijaga agar tidak terjadi konflik," ujarnya.
Rai Mantra menambahkan, harmonisasi di lingkungan LPD perlu ditingkatkan. Mengingat LPD milik desa pakraman di bawah kepemimpinan bendesa adat mesti menjalin sinergi dengan pengurus sehingga terhindar dari konflik.
Sementara Ketua Panitia sekaligus Ketua BKS LPD Kota Denpasar, I Wayan Rayun mengatakan jumlah LPD di Kota Denpasar sampai saat ini sebanyak 35 unit.
Sedangkan dana pendidikan tahun 2011 sebesar Rp475 miliar dan tahun 2015 Rp1,110 miliar (meningkat 25 persen). Dana pihak ketiga (DPK) tahun 2011 sebesar Rp 549 miliar dan tahun 2015 Rp1,112 triliun lebih (naik 21 pesen).
Rayun mengatakan kekayaan atau aset LPD tahun 2011 Rp667 miliar, dan tahun 2015 Rp1,384 triliun (naik 21,25 persen). Sementara sisa hasil usaha (SHU) atau keuntungan yang dimiliki tahun 2011 Rp29,9 miliar dan tahun 2015 menjadi Rp65 miliar lebih (naik 23,5 persen).
Ia mengatakan tingkat kesehatan dari 35 LPD tahun 2011 sebanyak 29 LPD, dan kurang sehat ada enam unit LPD. Sedangkan tahun 2015 naik 94 persen atau menjadi 33 LPD yang sehat dan kurang sehat hanya dua LPD. Data menunjukan manfaat LPD besar 20 persen dipergunakan dalam pembangunan di desa pakraman masing-masing.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Denpasar sudah memberikan diklat di Renald Kasali dan pelatihan perilaku pada Jhon Robert Power,`` katanya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016