Denpasar (Antara Bali) - Ketua Komisi IV DPRD Bali Nyoman Parta mendorong pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap penderita gangguan jiwa, karena masih banyak dipasung oleh keluarganya.
"Saya berharap pemerintah memberikan perhatian kepada penderita gangguan jiwa di Bali, karena berdasarkan data yang dikumpulkan oleh sebuah lembaga sosial, bahwa di Bali masih banyak warga dipasung," kata Parta pada acara diskusi yang bertema "Bali Rahayu Tanpa Pasung" yang diselenggarakan oleh DPP Perhimpunan Pemuda Hindu (Peradah) Bali bekerja sama Institut Suryani for Mental Health di Denpasar, Senin.
Ia mengatakan penanganan terhadap gangguan jiwa merupakan bagian dalam potret kemiskinan di Bali, sebab yang menderita gangguan jiwa merupakan dari keluarga tidak mampu.
"Sebenarnya dari peraturan sudah ada untuk menangani gangguan jiwa tersebut, bahkan pos dananya sudah ada, baik melalui dinas kesehatan maupun dinas sosial," ujar politikus PDIP.
Parta mengatakan langkah penanggulangan gangguan jiwa secara medis harus dilakukan, sebab bagi seseorang penderita tersebut tidak menutup kemungkinan karena permasalahan yang dihadapi cukup berat dikeluarganya.
"Kondisi ini juga memicu menjadi permasalahan yang sulit dipecahkan, sehingga mereka menderita depresi berat menjadi penderita gangguan jiwa (gila)," ucapnya.
Ia mengajak kepada komponen masyarakat agar peduli dengan permasalahan gangguan jiwa, termasuk penderita yang dipasung oleh keluarganya. Sehingga pemerintah bisa melakukan tindakan terhadap seseorang yang menderita penyakit itu.
"Dalam ajaran agama mengingatkan kepada umatnya agar memperlakukan sesamanya dengan rasa kemanusiaan. Bila seseorang dipasung sama artinya mengabaikan perintah ajaran agama. Oleh karena itu bagi masyarakat Hindu melakukan `yadnya` atau korban suci tidak sebatas membuat upacara besar-besaran dan sembahyang, Tapi lebih dari itu, bagaimana bisa saling menjalin kasih sayang (peduli) dengan sesama. Itu sebenarnya bagian dari `yadnya` itu sendiri," ujarnya.
Sementara Prof Dr. dr LK Suryani dari Institut for Mental Health mengatakan penderita gangguan jiwa di Bali cukup banyak. Namun sangat sedikit sekali peduli, akibatnya banyak dilakukan pasung oleh keluarganya dalam upaya mengindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.
"Sejak kami tangani warga yang menderita gangguan jiwa di Bali yang dilakukan pasung, kini sudah menurun. Oleh karena itu kami mengharapkan pemerintah melakukan kerja sama dengan institut yang dipimpinnya, sehingga penderita bisa disembuhkan atau minimal ada perubahan secara mentalnya," katanya.
Ia mengatakan kepedulian pemerintah, khususnya Pemprov Bali hingga saat ini belum maksimal. Karena itu perlu langkah-langkah yang lebih konkrit terhadap jumlah penderita gangguan jiwa.
"Justru kepedulian terhadap penderita gangguan jiwa di Bali dari orang asing. Begitu tersiar di media. Dalam beberapa hari ke depannya datang relawan dan mengajak kru media asing untuk membuktikan kebenaran dari media lokal/nasional di Bali. Mereka ingin membantu sebisanya terhadap penderita tersebut," ucapnya.
Suryani menyayangkan Pemerintah Bali kepekaan terhadap penderita gangguan jiwa sangat minim. Karena sebenarnya gangguan jiwa itu di Bali mencapai ratusan orang yang tersebar di kabupaten dan kota.
"Kami menangani gangguan jiwa bersama tim relawan yang peduli terhadap kasus itu. Padahal pemerintah sendiri kalau dari segi pendanaan telah dianggarkan. Tinggal bagaimana tindak lanjutnya," katanya.(WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Saya berharap pemerintah memberikan perhatian kepada penderita gangguan jiwa di Bali, karena berdasarkan data yang dikumpulkan oleh sebuah lembaga sosial, bahwa di Bali masih banyak warga dipasung," kata Parta pada acara diskusi yang bertema "Bali Rahayu Tanpa Pasung" yang diselenggarakan oleh DPP Perhimpunan Pemuda Hindu (Peradah) Bali bekerja sama Institut Suryani for Mental Health di Denpasar, Senin.
Ia mengatakan penanganan terhadap gangguan jiwa merupakan bagian dalam potret kemiskinan di Bali, sebab yang menderita gangguan jiwa merupakan dari keluarga tidak mampu.
"Sebenarnya dari peraturan sudah ada untuk menangani gangguan jiwa tersebut, bahkan pos dananya sudah ada, baik melalui dinas kesehatan maupun dinas sosial," ujar politikus PDIP.
Parta mengatakan langkah penanggulangan gangguan jiwa secara medis harus dilakukan, sebab bagi seseorang penderita tersebut tidak menutup kemungkinan karena permasalahan yang dihadapi cukup berat dikeluarganya.
"Kondisi ini juga memicu menjadi permasalahan yang sulit dipecahkan, sehingga mereka menderita depresi berat menjadi penderita gangguan jiwa (gila)," ucapnya.
Ia mengajak kepada komponen masyarakat agar peduli dengan permasalahan gangguan jiwa, termasuk penderita yang dipasung oleh keluarganya. Sehingga pemerintah bisa melakukan tindakan terhadap seseorang yang menderita penyakit itu.
"Dalam ajaran agama mengingatkan kepada umatnya agar memperlakukan sesamanya dengan rasa kemanusiaan. Bila seseorang dipasung sama artinya mengabaikan perintah ajaran agama. Oleh karena itu bagi masyarakat Hindu melakukan `yadnya` atau korban suci tidak sebatas membuat upacara besar-besaran dan sembahyang, Tapi lebih dari itu, bagaimana bisa saling menjalin kasih sayang (peduli) dengan sesama. Itu sebenarnya bagian dari `yadnya` itu sendiri," ujarnya.
Sementara Prof Dr. dr LK Suryani dari Institut for Mental Health mengatakan penderita gangguan jiwa di Bali cukup banyak. Namun sangat sedikit sekali peduli, akibatnya banyak dilakukan pasung oleh keluarganya dalam upaya mengindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.
"Sejak kami tangani warga yang menderita gangguan jiwa di Bali yang dilakukan pasung, kini sudah menurun. Oleh karena itu kami mengharapkan pemerintah melakukan kerja sama dengan institut yang dipimpinnya, sehingga penderita bisa disembuhkan atau minimal ada perubahan secara mentalnya," katanya.
Ia mengatakan kepedulian pemerintah, khususnya Pemprov Bali hingga saat ini belum maksimal. Karena itu perlu langkah-langkah yang lebih konkrit terhadap jumlah penderita gangguan jiwa.
"Justru kepedulian terhadap penderita gangguan jiwa di Bali dari orang asing. Begitu tersiar di media. Dalam beberapa hari ke depannya datang relawan dan mengajak kru media asing untuk membuktikan kebenaran dari media lokal/nasional di Bali. Mereka ingin membantu sebisanya terhadap penderita tersebut," ucapnya.
Suryani menyayangkan Pemerintah Bali kepekaan terhadap penderita gangguan jiwa sangat minim. Karena sebenarnya gangguan jiwa itu di Bali mencapai ratusan orang yang tersebar di kabupaten dan kota.
"Kami menangani gangguan jiwa bersama tim relawan yang peduli terhadap kasus itu. Padahal pemerintah sendiri kalau dari segi pendanaan telah dianggarkan. Tinggal bagaimana tindak lanjutnya," katanya.(WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016