Denpasar (Antara Bali) - Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Bali Ida Bagus Wisnuardhana mengatakan para petani di daerah itu mengasuransikan seluas 7.000 hektare lahan sawah untuk mengantisipasi kemungkinan gagal panen akibat musim kemarau.
"Untuk masa tanam April-September 2016, sudah 7.000 hektare sawah yang diikutkan dalam asuransi usaha tani padi (AUTP). Itu semua sudah kami carikan dana CSR (tanggung jawab sosial perusahaan) dari swasta, sehingga para petani tidak perlu membayar apa-apa lagi alias gratis," kata Wisnuardhana, di Denpasar, Minggu.
Menurut dia, yang dibayarkan lewat dana CSR adalah 20 persen dari premi AUTP yang tidak disubsidi lewat APBN. Besaran premi asuransi setiap hektarenya adalah Rp180 ribu, namun 80 persennya (Rp144 ribu/hektare) sudah ditanggung lewat APBN.
"Kami berharap, mudah-mudahan dana CSR yang sudah dijanjikan itu jadi, sehingga petani tidak perlu membayar lagi. Apalagi hal itu memang sudah arahan dari pemerintah pusat," ujarnya.
Wisnuardhana menambahkan, meskipun total luas sawah di Bali, mencapai lebih dari 80.500 hektare, namun yang diikutkan dalam AUTP tidak begitu banyak, karena berkaca dari pengalaman luas sawah yang selama ini mengalami masalah gagal panen akibat kekeringan maupun serangan hama.
"Untuk musim tanam berikutnya, yakni Oktober 2016-Maret 2017 juga sudah terdaftar 4.000 hektare sawah yang diasuransikan. Tetapi yang 4.000 hektare ini belum ada CSR-nya," ucapnya.
Pihaknya sengaja menargetkan lebih banyak sawah yang diasuransikan untuk masa tanam April-September 2016 karena potensi gagal panennya lebih tinggi akibat musim kemarau.
Ke depan, Pemprov Bali juga berencana untuk dapat menganggarkan dana subsidi AUTP melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)
"Untuk tahun ini belum bisa dianggarkan karena program AUTP sendiri baru disampaikan oleh pemerintah pusat mulai akhir 2015," tutur Wisnuardhana. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Untuk masa tanam April-September 2016, sudah 7.000 hektare sawah yang diikutkan dalam asuransi usaha tani padi (AUTP). Itu semua sudah kami carikan dana CSR (tanggung jawab sosial perusahaan) dari swasta, sehingga para petani tidak perlu membayar apa-apa lagi alias gratis," kata Wisnuardhana, di Denpasar, Minggu.
Menurut dia, yang dibayarkan lewat dana CSR adalah 20 persen dari premi AUTP yang tidak disubsidi lewat APBN. Besaran premi asuransi setiap hektarenya adalah Rp180 ribu, namun 80 persennya (Rp144 ribu/hektare) sudah ditanggung lewat APBN.
"Kami berharap, mudah-mudahan dana CSR yang sudah dijanjikan itu jadi, sehingga petani tidak perlu membayar lagi. Apalagi hal itu memang sudah arahan dari pemerintah pusat," ujarnya.
Wisnuardhana menambahkan, meskipun total luas sawah di Bali, mencapai lebih dari 80.500 hektare, namun yang diikutkan dalam AUTP tidak begitu banyak, karena berkaca dari pengalaman luas sawah yang selama ini mengalami masalah gagal panen akibat kekeringan maupun serangan hama.
"Untuk musim tanam berikutnya, yakni Oktober 2016-Maret 2017 juga sudah terdaftar 4.000 hektare sawah yang diasuransikan. Tetapi yang 4.000 hektare ini belum ada CSR-nya," ucapnya.
Pihaknya sengaja menargetkan lebih banyak sawah yang diasuransikan untuk masa tanam April-September 2016 karena potensi gagal panennya lebih tinggi akibat musim kemarau.
Ke depan, Pemprov Bali juga berencana untuk dapat menganggarkan dana subsidi AUTP melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)
"Untuk tahun ini belum bisa dianggarkan karena program AUTP sendiri baru disampaikan oleh pemerintah pusat mulai akhir 2015," tutur Wisnuardhana. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016