Singaraja (Antara Bali) - Pemerintah Kabupaten Buleleng, Bali menerapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah mulai 30 Maret 2016 setelah sebelumnya dilakukan penundaan akibat masih terbatasnya sarana penunjang kebersihan.
"Kami berharap masyarakat mematuhi Perda tersebut demi Buleleng bebas sampah plastik untuk kelestarian alam dan lingkungan," kata Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana di Singaraja, Kamis.
Ia menerangkan, pihaknya akan memaksimalkan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang ada mengenai masalah sarana, prasarana dan aparat yang akan menegakkan perda tersebut.
Dikatakan, beberapa waktu lalu Pemkab Buleleng juga telah merekrut pegawai kontrak sebagai personel Satpol PP. Nantinya personel Satpol PP itu yang akan memantau jalannya penerapan perda dan memberikan sanksi.
Regulasi Perda itu menjadi tanggung jawab Satpol PP. Kami akan memberikan pembinaan terlebih dahulu dan akan mengenakan tipiring," kata Agus.
Politisi PDIP asal Desa Banyuatis itu juga mengungkapkan, di desa-desa sudah mulai ada kesadaran masyarakat tentang sampah plastik. Di desa-desa juga sudah mulai diintensifkan gerakan bersih-bersih.
Bukan itu saja, kebersihan dan keindahan wilayah juga sudah mulai meningkat. "Saya berharap semua masyarakat di desa-desa sadar akan pentingnya kebersihan ini. Nanti kami akan memberikan hadiah kepada desa yang berhasil menjaga kebersihan lingkungan," tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Buleleng, I Nyoman Genep memaparkan, dalam penerapan Perda sampah tersebut, DKP sudah menyiapkan sejumlah sarana dan prasarana penunjang di antaranya sosialisasi program bebas sampah di media cetak, radio dan baliho di seluruh desa.
Hal penting lainnya juga melakukan penambahan dan peningkatan lembur pasukan kuning (petugas), menambah delapan armada "dumbtruck" dan sebanyak 14 "uproll truck" pengangkut sampah.
"Juga sudah ada penambahan sebanyak 25 TPST di seluruh desa dan pemasangan sebanyak lima CCTV di tempat umum untuk memantau masyarakat yang membuang sampah sembarangan," ujarnya.
Mantan Kabid Fisik Bappeda menambahkan, DKP juga telah membangun Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) di setiap desa. Selain juga upaya pelayanan pengangkutan sampah ke desa-desa. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Kami berharap masyarakat mematuhi Perda tersebut demi Buleleng bebas sampah plastik untuk kelestarian alam dan lingkungan," kata Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana di Singaraja, Kamis.
Ia menerangkan, pihaknya akan memaksimalkan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang ada mengenai masalah sarana, prasarana dan aparat yang akan menegakkan perda tersebut.
Dikatakan, beberapa waktu lalu Pemkab Buleleng juga telah merekrut pegawai kontrak sebagai personel Satpol PP. Nantinya personel Satpol PP itu yang akan memantau jalannya penerapan perda dan memberikan sanksi.
Regulasi Perda itu menjadi tanggung jawab Satpol PP. Kami akan memberikan pembinaan terlebih dahulu dan akan mengenakan tipiring," kata Agus.
Politisi PDIP asal Desa Banyuatis itu juga mengungkapkan, di desa-desa sudah mulai ada kesadaran masyarakat tentang sampah plastik. Di desa-desa juga sudah mulai diintensifkan gerakan bersih-bersih.
Bukan itu saja, kebersihan dan keindahan wilayah juga sudah mulai meningkat. "Saya berharap semua masyarakat di desa-desa sadar akan pentingnya kebersihan ini. Nanti kami akan memberikan hadiah kepada desa yang berhasil menjaga kebersihan lingkungan," tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Buleleng, I Nyoman Genep memaparkan, dalam penerapan Perda sampah tersebut, DKP sudah menyiapkan sejumlah sarana dan prasarana penunjang di antaranya sosialisasi program bebas sampah di media cetak, radio dan baliho di seluruh desa.
Hal penting lainnya juga melakukan penambahan dan peningkatan lembur pasukan kuning (petugas), menambah delapan armada "dumbtruck" dan sebanyak 14 "uproll truck" pengangkut sampah.
"Juga sudah ada penambahan sebanyak 25 TPST di seluruh desa dan pemasangan sebanyak lima CCTV di tempat umum untuk memantau masyarakat yang membuang sampah sembarangan," ujarnya.
Mantan Kabid Fisik Bappeda menambahkan, DKP juga telah membangun Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) di setiap desa. Selain juga upaya pelayanan pengangkutan sampah ke desa-desa. (WDY)
Editor : I Made Andi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016