Denpasar (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di daerah itu tidak saja berperan sebagai auditor, sekaligus agar menjadi mitra pemprov setempat dalam mengawal penyelenggaraan keuangan daerah.
"Pemprov Bali telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dua kali berturut-turut, dan ambisi kita tahun ini tidak boleh turun. Maka kawalan dan masukan dari BPKP sangat kami perlukan," kata Pastika saat pelantikan Sudiro selaku Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali yang baru, di Denpasar, Kamis.
Pihaknya berharap di bawah pimpinan BPKP yang baru, tidak hanya sebagai auditor, sekaligus menjadi "partner" atau mitra pemerintah dalam penyelenggaraan keuangan daerah melalui pemantapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).
Dia juga meminta peranan BPKP dalam mendorong kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola keuangan dan administrasinya agar seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Bali meraih opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Harapan yang sama disampaikan pada penyelenggara pemerintah daerah di Bali agar meningkatkan kinerja dan akuntabilitas untuk mencapai prestasi bersama. "Namun, yang lebih penting dari itu semua adalah maksimalnya pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat," ujar Pastika.
Dalam kesempatan itu, Pastika juga membeberkan bahwa selama ini pengawasan di sektor sektor internal sudah dimantapkan selain juga menambahkan dari sektor eksternal. Menurutnya, kombinasi dua pengawasan tersebut mampu mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, serta meningkatnya pelayanan publik.
Pastika juga mengapresiasi kinerja BPKP Provinsi Bali selama ini. Peranannya dalam membantu meningkatkan kinerja Pemprov Bali maupun pemerintah kabupaten/kota se-Bali telah memudahkan aparatur pengelola keuangan dan administrasi dalam menjalankan fungsinya masing-masing.
"Kami berterima kasih telah dibimbing dalam penyususnan APBD, penyusunan laporan keuangan, penataan aset daerah, serta penyajian laporan lainnya, seperti LKPJ dan LPPD," katanya.
Terlebih bantuan dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan sebagai wujud pemprov mengelola keuangan secara transparan, akuntabel dan auditabel telah dirasakan selama ini.
Di sisi lain, Pastika mengajak semua komponen dan pemangku kepentingan, untuk terus memantapkan koordinasi dan sinergitas dengan BPKP Bali dalam mewujudkan program-program pembangunan yang tertuang dalam Bali Mandara dan untuk mencapai "good governance" atau kepemerintahan yang baik.
Sementara itu, Sudiro, Ak, MM menduduki pos barunya dengan menggantikan Didik Krisdayanto. Sebelumnya Sudiro menjabat sebagai Kepala Biro Umum BPKP Pusat, dan per tanggal 4 Februari dia menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPKP Bali menggantikan Didik Krisdayanto yang akan menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan.
Dalam kesempatan itu, Sudiro berharap bisa meneruskan pekerjaan kepala BPKP Bali yang lama dengan baik serta bisa menjadi partner pemerintah daerah di Bali dalam mengawas pengelolaan keuangan dan administrasi. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Pemprov Bali telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dua kali berturut-turut, dan ambisi kita tahun ini tidak boleh turun. Maka kawalan dan masukan dari BPKP sangat kami perlukan," kata Pastika saat pelantikan Sudiro selaku Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali yang baru, di Denpasar, Kamis.
Pihaknya berharap di bawah pimpinan BPKP yang baru, tidak hanya sebagai auditor, sekaligus menjadi "partner" atau mitra pemerintah dalam penyelenggaraan keuangan daerah melalui pemantapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).
Dia juga meminta peranan BPKP dalam mendorong kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola keuangan dan administrasinya agar seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Bali meraih opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Harapan yang sama disampaikan pada penyelenggara pemerintah daerah di Bali agar meningkatkan kinerja dan akuntabilitas untuk mencapai prestasi bersama. "Namun, yang lebih penting dari itu semua adalah maksimalnya pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat," ujar Pastika.
Dalam kesempatan itu, Pastika juga membeberkan bahwa selama ini pengawasan di sektor sektor internal sudah dimantapkan selain juga menambahkan dari sektor eksternal. Menurutnya, kombinasi dua pengawasan tersebut mampu mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, serta meningkatnya pelayanan publik.
Pastika juga mengapresiasi kinerja BPKP Provinsi Bali selama ini. Peranannya dalam membantu meningkatkan kinerja Pemprov Bali maupun pemerintah kabupaten/kota se-Bali telah memudahkan aparatur pengelola keuangan dan administrasi dalam menjalankan fungsinya masing-masing.
"Kami berterima kasih telah dibimbing dalam penyususnan APBD, penyusunan laporan keuangan, penataan aset daerah, serta penyajian laporan lainnya, seperti LKPJ dan LPPD," katanya.
Terlebih bantuan dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan sebagai wujud pemprov mengelola keuangan secara transparan, akuntabel dan auditabel telah dirasakan selama ini.
Di sisi lain, Pastika mengajak semua komponen dan pemangku kepentingan, untuk terus memantapkan koordinasi dan sinergitas dengan BPKP Bali dalam mewujudkan program-program pembangunan yang tertuang dalam Bali Mandara dan untuk mencapai "good governance" atau kepemerintahan yang baik.
Sementara itu, Sudiro, Ak, MM menduduki pos barunya dengan menggantikan Didik Krisdayanto. Sebelumnya Sudiro menjabat sebagai Kepala Biro Umum BPKP Pusat, dan per tanggal 4 Februari dia menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPKP Bali menggantikan Didik Krisdayanto yang akan menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan.
Dalam kesempatan itu, Sudiro berharap bisa meneruskan pekerjaan kepala BPKP Bali yang lama dengan baik serta bisa menjadi partner pemerintah daerah di Bali dalam mengawas pengelolaan keuangan dan administrasi. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016