Negara (Antara Bali) - Pungutan retribusi Parkir Manuver Pelabuhan Gilimanuk, diambil alih Pemkab Jembrana yang sebelumnya dilakukan Perusahaan Daerah (Perusda).
"Meskipun kami ambil alih, pegawai Perusda yang bertugas disana tetap dipertahankan, tapi statusnya menjadi pegawai kontrak Pemkab," kata Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informasi Jembrana Gusti Ngurah Bagus Putra Riyadi, di Negara, Kamis.
Ia mengatakan, salah satu alasan pengambilalihan, untuk memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir manuver tersebut.
Menurutnya, tahun ini PAD dari parkir manuver ditarget Rp1,9 miliar lebih, yang dari pendapatan harian diperkirakan bisa tercapai.
Selain 13 mantan karyawan Perusda, untuk pengawasan juga ditempatkan enam petugas dari Dinas Pendapatan Daerah, serta sepuluh petugas dari Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informasi.
"Untuk mengelola parkir manuver itu tidak hanya instansi kami saja, tapi bersama-sama dengan Dinas Pendapatan. Dengan sistem yang baru ini, diharapkan target PAD dari sektor itu bisa tercapai," ujarnya.
Agar tidak terjadi kebocoran, menurutnya, uang hasil retribusi dari kendaraan yang lewat di parkir manuver tersebut disetorkan dua kali sehari, yaitu pagi dan sore hari.
"Petugas yang bertugas jaga malam langsung menyetor pada pagi hari, sementara yang tugas pagi wajib menyetor sore harinya," katanya.
Ia juga menegaskan, dari sisi aturan, pihaknya memang memiliki wewenang untuk mengelola pungutan retribusi di parkir manuver tersebut menggantikan perusahaan daerah.
Sebelumnya, Ketua DPRD Jembrana Ketut Sugiasa mendukung adanya pengambilalihan retribusi parkir manuver, untuk memenuhi target PAD.
Bahkan ia mengisyaratkan, sektor-sektor pendapatan yang selama ini dikelola Perusda seperti parkir, bisa juga diambilalih, agar perusahaan tersebut memiliki inovasi untuk mencari pendapatan di sektor lainnya.
"Saat ini posisi direktur Perusda masih kosong. Saya harap, direktur yang baru nanti benar-benar profesional, tidak hanya mengandalkan pendapatan tanpa harus berkeringat, seperti parkir dan lain-lain," katanya.
Menurutnya, direktur Perusda harus bisa membawa perusahaan tersebut bersaing layaknya perusahaan swasta, lewat sektor-sektor lainnya seperti perbengkelan, toko dan lain-lain.(GBI)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Meskipun kami ambil alih, pegawai Perusda yang bertugas disana tetap dipertahankan, tapi statusnya menjadi pegawai kontrak Pemkab," kata Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informasi Jembrana Gusti Ngurah Bagus Putra Riyadi, di Negara, Kamis.
Ia mengatakan, salah satu alasan pengambilalihan, untuk memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir manuver tersebut.
Menurutnya, tahun ini PAD dari parkir manuver ditarget Rp1,9 miliar lebih, yang dari pendapatan harian diperkirakan bisa tercapai.
Selain 13 mantan karyawan Perusda, untuk pengawasan juga ditempatkan enam petugas dari Dinas Pendapatan Daerah, serta sepuluh petugas dari Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informasi.
"Untuk mengelola parkir manuver itu tidak hanya instansi kami saja, tapi bersama-sama dengan Dinas Pendapatan. Dengan sistem yang baru ini, diharapkan target PAD dari sektor itu bisa tercapai," ujarnya.
Agar tidak terjadi kebocoran, menurutnya, uang hasil retribusi dari kendaraan yang lewat di parkir manuver tersebut disetorkan dua kali sehari, yaitu pagi dan sore hari.
"Petugas yang bertugas jaga malam langsung menyetor pada pagi hari, sementara yang tugas pagi wajib menyetor sore harinya," katanya.
Ia juga menegaskan, dari sisi aturan, pihaknya memang memiliki wewenang untuk mengelola pungutan retribusi di parkir manuver tersebut menggantikan perusahaan daerah.
Sebelumnya, Ketua DPRD Jembrana Ketut Sugiasa mendukung adanya pengambilalihan retribusi parkir manuver, untuk memenuhi target PAD.
Bahkan ia mengisyaratkan, sektor-sektor pendapatan yang selama ini dikelola Perusda seperti parkir, bisa juga diambilalih, agar perusahaan tersebut memiliki inovasi untuk mencari pendapatan di sektor lainnya.
"Saat ini posisi direktur Perusda masih kosong. Saya harap, direktur yang baru nanti benar-benar profesional, tidak hanya mengandalkan pendapatan tanpa harus berkeringat, seperti parkir dan lain-lain," katanya.
Menurutnya, direktur Perusda harus bisa membawa perusahaan tersebut bersaing layaknya perusahaan swasta, lewat sektor-sektor lainnya seperti perbengkelan, toko dan lain-lain.(GBI)
Editor : Gembong Ismadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016