Denpasar (Antara Bali) - Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali Ketut Rochineng mengatakan ada sembilan orang yang diusulkan untuk menjadi panitia seleksi dalam proses mutasi para pejabat eselon II di pemprov setempat.
"Panitia seleksi terdiri dari sembilan orang, empat dari Pemprov Bali dan lima orang lainnya dari unsur akademisi, kalangan profesional, pakar dan tokoh masyarakat," kata Rochineng, di Denpasar, Minggu.
Menurut dia, mengacu pada UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa setiap pejabat yang menduduki jabatan struktural yang dipromosikan khusus untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (eselon II) harus melalui sistem lelang terbuka. Untuk itulah panitia seleksi itu disiapkan.
"Tidak hanya untuk promosi jabatan, untuk mutasi yang sifatnya horizontal dalam eselon II pun harus melalui panitia seleksi," ucapnya.
Saat ini, lanjut Rochineng, usulan panitia seleksi sedang diproses oleh Komisi Aparatur Sipil Negara dan sudah disetujui. Di daerah tinggal menetapkan saja melalui SK Gubernur Bali. "Kami targetkan dalam bulan ini SK-nya sudah jadi," ujarnya.
Namun Rochineng tidak mau merinci nama-nama panitia seleksi tersebut sebelum keluarnya surat keputusan (SK) dari Gubernur Bali.
Di sisi lain, kata dia, untuk tahun ini tidak ada pejabat eselon II Pemprov Bali yang pensiun terkait perubahan regulasi yang berisi ketentuan bahwa usia pensiun pejabat eselon II diperpanjang lagi dua tahun, sehingga menjadi 60 tahun.
"Untuk eselon III dan IV baru ada yang pensiun, sehingga Januari ini kami godok, mudah-mudahan bisa selesai," katanya.
Sedangkan untuk beberapa pejabat eselon II yang menjalankan tugas sebagai penjabat bupati/wali kota pada lima kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada, lanjut dia, usai bertugas akan tetap menduduki posisi sebelumnya.
"Ada ketentuan dari Badan Kepegawaian Negara, bahwa yang melaksanakan tugas penjabat bupati/wali kota, posisinya tidak bisa digantikan oleh pejabat lain. Mereka itu masih punya tempat di tempat yang lama dan tidak perlu lelang untuk menempati posisi awal," ucap Rochineng. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Panitia seleksi terdiri dari sembilan orang, empat dari Pemprov Bali dan lima orang lainnya dari unsur akademisi, kalangan profesional, pakar dan tokoh masyarakat," kata Rochineng, di Denpasar, Minggu.
Menurut dia, mengacu pada UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa setiap pejabat yang menduduki jabatan struktural yang dipromosikan khusus untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (eselon II) harus melalui sistem lelang terbuka. Untuk itulah panitia seleksi itu disiapkan.
"Tidak hanya untuk promosi jabatan, untuk mutasi yang sifatnya horizontal dalam eselon II pun harus melalui panitia seleksi," ucapnya.
Saat ini, lanjut Rochineng, usulan panitia seleksi sedang diproses oleh Komisi Aparatur Sipil Negara dan sudah disetujui. Di daerah tinggal menetapkan saja melalui SK Gubernur Bali. "Kami targetkan dalam bulan ini SK-nya sudah jadi," ujarnya.
Namun Rochineng tidak mau merinci nama-nama panitia seleksi tersebut sebelum keluarnya surat keputusan (SK) dari Gubernur Bali.
Di sisi lain, kata dia, untuk tahun ini tidak ada pejabat eselon II Pemprov Bali yang pensiun terkait perubahan regulasi yang berisi ketentuan bahwa usia pensiun pejabat eselon II diperpanjang lagi dua tahun, sehingga menjadi 60 tahun.
"Untuk eselon III dan IV baru ada yang pensiun, sehingga Januari ini kami godok, mudah-mudahan bisa selesai," katanya.
Sedangkan untuk beberapa pejabat eselon II yang menjalankan tugas sebagai penjabat bupati/wali kota pada lima kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada, lanjut dia, usai bertugas akan tetap menduduki posisi sebelumnya.
"Ada ketentuan dari Badan Kepegawaian Negara, bahwa yang melaksanakan tugas penjabat bupati/wali kota, posisinya tidak bisa digantikan oleh pejabat lain. Mereka itu masih punya tempat di tempat yang lama dan tidak perlu lelang untuk menempati posisi awal," ucap Rochineng. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016