Jakarta (Antara Bali) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyaksikan penandatangan kontrak kegiatan tahun anggaran 2016 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jakarta, Rabu.
Presiden Jokowi hadir dalam acara Peluncuran Penandatanganan Kontrak Kegiatan Tahun Anggaran 2016 yang dijadwalkan mulai pada pukul 09.00 WIB.
Acara penandatanganan kontrak sekaligus dilakukan di lima lokasi secara bersamaan yakni di Medan, Banjarmasin, Surabaya, Manado, dan Jayapura.
Presiden Jokowi dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono akan menyaksikan acara tersebut melalui video conference dari Ruang Pendopo Kementerian PUPR Jakarta.
Pada masing-masing lokasi akan ditandatangani sebanyak 10 paket yang terdiri dari paket kontrak baik pekerjaan fisik maupun jasa konsultasi di bidang jalan dan jembatan, sumber daya air, infrastruktur permukiman, dan penyediaan perumahan.
"Acara ini bukan seremonial namun semata-mata laporan Kementerian PUPR kepada masyarakat bahwa kita siap bekerja awal Januari 2016. Biasanya penyerapan anggaran baru pada Mei-Juni sebesar enam persen, kita akan tarik menjadi Januari sehingga penyerapan anggaran lebih baik," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Total paket yang ditandatangani pada kesempatan itu sebanyak 644 paket dengan nilai kontrak sebesar Rp8,81 triliun. Dari 644 paket sebanyak 597 paket di antaranya merupakan paket kecil di bawah Rp50 miliar yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi di daerah-daerah.
Sementara sisanya sebanyak 47 paket adalah paket besar di atas Rp50 miliar. Nilai kontrak tersebut merupakan 10,84 persen dari total belanja modal Kementerian PUPR pada 2016.
Paket kontrak tersebut antara lain bidang SDA (Sumber Daya Alam) sebanyak 191 paket senilai Rp811,41 miliar untuk mendukung ketahanan pangan, bidang jalan dan jembatan sebanyak 436 paket senilai Rp7,93 triliun, bidang infrastruktur permukiman sebanyak 11 paket senilai Rp68,87 miliar, dan bidang penyediaan perumahan sebanyak 6 paket senilai Rp4,8 miliar.
Menteri Basuki mengatakan kegiatan pembangunan infrastruktur PUPR bertujuan untuk mendukung agenda Nawacita Pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla di antaranya membangun Indonesia dari pinggiran, mewujudkan kemandirian, dan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
Presiden Jokowi hadir dalam acara Peluncuran Penandatanganan Kontrak Kegiatan Tahun Anggaran 2016 yang dijadwalkan mulai pada pukul 09.00 WIB.
Acara penandatanganan kontrak sekaligus dilakukan di lima lokasi secara bersamaan yakni di Medan, Banjarmasin, Surabaya, Manado, dan Jayapura.
Presiden Jokowi dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono akan menyaksikan acara tersebut melalui video conference dari Ruang Pendopo Kementerian PUPR Jakarta.
Pada masing-masing lokasi akan ditandatangani sebanyak 10 paket yang terdiri dari paket kontrak baik pekerjaan fisik maupun jasa konsultasi di bidang jalan dan jembatan, sumber daya air, infrastruktur permukiman, dan penyediaan perumahan.
"Acara ini bukan seremonial namun semata-mata laporan Kementerian PUPR kepada masyarakat bahwa kita siap bekerja awal Januari 2016. Biasanya penyerapan anggaran baru pada Mei-Juni sebesar enam persen, kita akan tarik menjadi Januari sehingga penyerapan anggaran lebih baik," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Total paket yang ditandatangani pada kesempatan itu sebanyak 644 paket dengan nilai kontrak sebesar Rp8,81 triliun. Dari 644 paket sebanyak 597 paket di antaranya merupakan paket kecil di bawah Rp50 miliar yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi di daerah-daerah.
Sementara sisanya sebanyak 47 paket adalah paket besar di atas Rp50 miliar. Nilai kontrak tersebut merupakan 10,84 persen dari total belanja modal Kementerian PUPR pada 2016.
Paket kontrak tersebut antara lain bidang SDA (Sumber Daya Alam) sebanyak 191 paket senilai Rp811,41 miliar untuk mendukung ketahanan pangan, bidang jalan dan jembatan sebanyak 436 paket senilai Rp7,93 triliun, bidang infrastruktur permukiman sebanyak 11 paket senilai Rp68,87 miliar, dan bidang penyediaan perumahan sebanyak 6 paket senilai Rp4,8 miliar.
Menteri Basuki mengatakan kegiatan pembangunan infrastruktur PUPR bertujuan untuk mendukung agenda Nawacita Pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla di antaranya membangun Indonesia dari pinggiran, mewujudkan kemandirian, dan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016