Denpasar (Antara Bali) - Ketua Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali Jero Gede Suwena Putus Upadesa mengatakan keamanan Pulau Dewata harus dijaga dalam upaya memberi kenyamanan kunjungan wisatawan maupun masyarakat setempat.
"Keamanan Bali adalah tanggung jawab kita bersama. Memang pascabentrok organisasi masyarakat Baladika dengan Laskar Bali hingga menewaskan empat orang dan lima luka serius, masyarakat Bali jadi khawatir dan was-was," katanya seusai menghadiri rapat koordinasi anggota DPRD Bali dengan Lapas Kerobokan, BNN dan kepolisian di Gedung DPRD Bali, Senin.
Ia mengatakan untuk menjaga keamanan di Bali adalah tanggung jawab bersama, begitu juga aparat desa pakraman (adat) harus melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian.
"Langkah ini dilakukan guna keamanan di Pulau Dewata terjamin. Sehingga diharapkan ke depan tidak ada lagi bentrok antarormas," ujarnya.
Jero Suwena lebih lanjut mengatakan jika fungsi dari keamanan desa adat (pecalang) berjalan dengan baik, maka tindakan yang dilakukan ormas di wilayah desa tersebut tidak sampai meluas.
Ia mencontohkan di Desa Adat Muncan, Kabupaten Karangasem ada aturan untuk warga yang melakukan keributan atau mabuk-mabukan, maka mereka dikenakan sanksi. Sanksi tersebut mulai dari teguran hingga denda dan pembersihan melalui spiritual.
"Langkah yang dilakukan tersebut berdasarkan aturan yang tertuang dalam awig-awig, khususnya pada `pararem`. Diaturan itulah dicantumkan sanksi untuk warga desa adat. Mulai dari sanksi pembuatan keributan, pemasangan baliho ormas, lingkungan, rabies dan lainnya," kata mantan anggota kepolisian tersebut.
Jero Suwena mengatakan di Desa Adat Muncan dilarang untuk memasang baliho, spanduk ormas dan sejenisnya. Termasuk juga kalau ada pemuda sampai menimbulkan keributan mengatasnamakan ormas, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi. Jika tidak bisa tertangani maka diserahkan kepada aparat kepolisian.
"Karena itu kami harapkan desa adat untuk tegas memberi sanksi jika ada warganya membuat kegaduhkan di desanya. Hal ini untuk memberi efek jera sebagai warga adat," katanya.
Dikatakan, jika semua desa adat ingin agar aman wilayahnya, maka semua pihak harus tergerak untuk menyelamatkan Bali dari kehancuran, termasuk kehancuran sektor pariwisata yang menjadi andalan Pulau Bali.
"Keamanan Bali harus tetap dijaga. Rasa persatuan dan persaudaraan harus tetap dijaga. Karena bila Bali hancur maka kunjungan pariwisata akan hancur pula," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Keamanan Bali adalah tanggung jawab kita bersama. Memang pascabentrok organisasi masyarakat Baladika dengan Laskar Bali hingga menewaskan empat orang dan lima luka serius, masyarakat Bali jadi khawatir dan was-was," katanya seusai menghadiri rapat koordinasi anggota DPRD Bali dengan Lapas Kerobokan, BNN dan kepolisian di Gedung DPRD Bali, Senin.
Ia mengatakan untuk menjaga keamanan di Bali adalah tanggung jawab bersama, begitu juga aparat desa pakraman (adat) harus melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian.
"Langkah ini dilakukan guna keamanan di Pulau Dewata terjamin. Sehingga diharapkan ke depan tidak ada lagi bentrok antarormas," ujarnya.
Jero Suwena lebih lanjut mengatakan jika fungsi dari keamanan desa adat (pecalang) berjalan dengan baik, maka tindakan yang dilakukan ormas di wilayah desa tersebut tidak sampai meluas.
Ia mencontohkan di Desa Adat Muncan, Kabupaten Karangasem ada aturan untuk warga yang melakukan keributan atau mabuk-mabukan, maka mereka dikenakan sanksi. Sanksi tersebut mulai dari teguran hingga denda dan pembersihan melalui spiritual.
"Langkah yang dilakukan tersebut berdasarkan aturan yang tertuang dalam awig-awig, khususnya pada `pararem`. Diaturan itulah dicantumkan sanksi untuk warga desa adat. Mulai dari sanksi pembuatan keributan, pemasangan baliho ormas, lingkungan, rabies dan lainnya," kata mantan anggota kepolisian tersebut.
Jero Suwena mengatakan di Desa Adat Muncan dilarang untuk memasang baliho, spanduk ormas dan sejenisnya. Termasuk juga kalau ada pemuda sampai menimbulkan keributan mengatasnamakan ormas, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi. Jika tidak bisa tertangani maka diserahkan kepada aparat kepolisian.
"Karena itu kami harapkan desa adat untuk tegas memberi sanksi jika ada warganya membuat kegaduhkan di desanya. Hal ini untuk memberi efek jera sebagai warga adat," katanya.
Dikatakan, jika semua desa adat ingin agar aman wilayahnya, maka semua pihak harus tergerak untuk menyelamatkan Bali dari kehancuran, termasuk kehancuran sektor pariwisata yang menjadi andalan Pulau Bali.
"Keamanan Bali harus tetap dijaga. Rasa persatuan dan persaudaraan harus tetap dijaga. Karena bila Bali hancur maka kunjungan pariwisata akan hancur pula," katanya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016